Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, mengalihkan anggaran efisiensi untuk membuat program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang ada di pulau, khususnya di kecamatan kepulauan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat membuka Musrenbang RPJMD Makassar 2025-2029 di Makassar, Senin, menekankan pembangunan infrastruktur sebagai fokus dalam rencana efisiensi anggaran pada 2025.
"Dengan demikian sejumlah anggaran atau belanja yang diefisienkan akan dialihkan untuk keperluan infrastruktur prioritas pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di pulau yang masuk dalam zona Kecamatan Sangkarrang," ujarnya.
Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk menerapkan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025–2029.
"Pelaksanaan Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat," jelasnya.
Dalam forum yang turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, serta para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan DPRD.
Munafri mengungkapkan efisiensi anggaran dilakukan seiring terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal penghematan dana, tetapi juga representasi keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.
"Di sini masyarakat bisa terlibat langsung dalam menyaksikan proses perumusan arah pembangunan kota. Kita ingin membumikan Musrenbang agar benar-benar menyentuh masyarakat," katanya.
Musrenbang RPJMD merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek sesuai visi-misi wali kota dan wakil wali kota.
Ia menekankan keberpihakan nyata dalam pembangunan, terutama bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar. Ia menuturkan, berdasarkan peninjauan lapangan terbaru, kondisi di beberapa pulau terluar masih jauh dari kata layak.
Salah satu persoalan mendasar adalah terbatasnya pasokan listrik yang hanya aktif selama 3–4 jam sehari. Hal ini akan menjadi perhatian penuh untuk pemerataan pembangunan menyasar pulau terluar dan terjauh.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025 kami bertekad untuk mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan wilayah pulau," ucapnya.
