Makassar (ANTARA) - Sebanyak tiga daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yakni Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Pinrang dan Enrekang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tarakan di Kalimantan Utara guna mendorong swasembada sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Menurut Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah, yang turut menghadiri rapat koordinasi virtual dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (9/9), mengatakan kerja sama kabupatennya dengan Tarakan sejatinya telah berlangsung melalui skema business to business (B2B).
“Pada 10 Juli lalu, Pemkot Tarakan berkunjung ke Sidrap dan bertemu langsung dengan Bupati serta pedagang. Selama ini pengiriman beras dilakukan langsung oleh pengusaha Sidrap ke Tarakan, salah satunya Haji Rasman,” kata Nurkanaah.
Dalam rapat virtual itu Nurkanaah juga memaparkan potensi beras Sidrap. Tahun 2024, produksi gabah mencapai 447.856 ton atau setara 264.459 ton beras dengan kebutuhan konsumsi lokal sekitar 348 ton.
Menurut dia, Sidrap masih surplus 229.111 ton.
“Bupati Sidrap telah mencanangkan program intensifikasi pertanian dengan target tiga kali panen setahun. Hal ini untuk memperkuat posisi Sidrap sebagai lumbung pangan,” katanya, menjelaskan salah satu cara bagaimana kabupaten tersebut mampu mencapai swasembada beras, bahkan mengalami surplus beras.
Perwakilan Kemenko Perekonomian Dara dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Makassar, Selasa, mengatakan kerja sama tiga kabupaten di Sulsel dengan Tarakan selain untuk mendorong swasembada pangan juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, serta menekan biaya logistik.
Selain mendapat dukungan Pemerintah Pusat, ia mengatakan langkah kerja sama antara tiga daerah di Sulsel dan Tarakan itu juga didukung Bank Indonesia.
"MoU (nota kesepahaman) kerja sama antar daerah yakni Tarakan, Enrekang, Sidrap dan Pinrang telah rampung dan kini berlanjut ke tahap perjanjian kerja sama (PKS)," ujar dia saat mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut kerja sama antar daerah (KAD).
Menurut Dara, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Februari 2025 lalu.
"Kami berharap keterlibatan berbagai pihak, termasuk BUMN logistik dapat membantu kelancaran distribusi pangan,” ujar dia, saat melakukan rapat koordinasi secara virtual yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan kerja sama di empat daerah tersebut.
