Saatnya menurunkan tensi usai pemungutan surat suara

Jakarta (ANTARA) - Pesta merayakan demokrasi Indonesia telah berakhir usai masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu), Rabu, yang digelar secara serentak dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 190.770.329 orang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu penyelenggara pemilu telah melaksanakan rangkaian tahapan pemungutan suara pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (Pileg).

Khusus pilpres, begitu terlihat "perpecahan" maupun persaingan yang ditunjukkan para pendukung dari pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Usai pelaksanaan pemungutan surat suara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajak masyarakat yang sebelumnya terbelah menjadi dua kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden berbeda kembali menjalin tali persaudaraan.

"Kalau kurang lebih tidak ada lah yang sempurna, spirit kita kan sudah selesai, sekarang ayo kita tunjukkan sebagai negara besar, kita bersaudara lagi. Sudah cukup lah itu," ujar Luhut Binsar Panjaitan di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu sore.

Ia mengapresiasi kepada penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak pengamanan dari TNI, dan Polri yang menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Luhut mengakui terdapat beberapa kekurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang menyebabkan dua belah kubu dirugikan, tetapi secara umum, sebagian besar di daerah tetap berjalan dengan baik.

Untuk hasil Pemilu 2019, ia menekankan harus menunggu pengumuman resmi dari KPU dan seluruh pihak tidak boleh mendahului klaim kemenangan.

"Kami tidak bisa ngomong, yang ngomong nanti KPU," ucap Luhut.

Sementara terkait hasil penghitungan cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei, ia menegaskan lembaga survei tidak mungkin diatur-atur terkait hasil survei karena akan mempengaruhi reputasi dan kredibilitas lembaga.

"Kalau hemat saya dengan zaman teknologi sekarang tidak usah berburuk sangka, semua kita melakukan dengan profesional saya pikir, kan juga hitung cepat lembaga survei kecil-kecil bedanya hanya beberapa persen," kata Luhut.

Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengajak rakyat Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ketertiban, serta keamanan bersama usai pemungutan surat suara.

"Beda pilihan adalah biasa dalam demokrasi. Yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Yaqut.

Yaqut bersyukur bahwa Pemilu 2019 berlangsung lancar, aman, dan tertib, hal itu berkat seluruh lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan peran serta rakyat Indonesia.

"Saya minta seluruh kader juga ikut membantu menjaga suasana tetap aman dan nyaman, menciptakan kondisi tetap kondusif. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa, jaga Indonesia," tutur Yaqut.

Yaqut menilai kedua pasangan calon yakni Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga telah menunjukkan sikap negarawan dan memberikan contoh yang baik cara berdemokrasi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, merupakan pemimpin negara pilihan rakyat Indonesia.

"Pemilu presiden adalah proses pemilihan pemimpin secara demokratis. Pemilu presiden adalah kontestasi, sehingga siapapun yang menang agar merangkul yang kalah, serta siapapun yang kalah agar menerimanya dengan jiwa besar," ucap Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, pasangan presiden-wakil presiden, adalah pasangan pilihan rakyat, bukan pasangan yang mewakili partai politik tertentu. Karena itu, pasangan capres-cawapres yang belum dipilih oleh rakyat, harus menunjukkan sikap negarawan, tidak emosi dan tidak perlu menuding pihak tertentu.

"Kedua pasangan capres-cawapres, baik yang terpilih mau pun tidak, hendaklah sama-sama memiliki semangat rekonsiliasi dengan penuh persaudaraan. Inilah yang harus dikedepankan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih karena seluruh rakyat Indonesia terkait pelaksanaan pemilu yang berjalan tanpa hambatan dan gangguan berarti.

Saling Klaim Menang

Terkait hasil penghitungan cepat dari beberapa lembaga survei yang menyebutkan kemenangan bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf sekitar 54 persen berbanding 46 bagi pasangan Prabowo-Sandiaga, Hasto menegaskan PDI Perjuangan sebagai partai pendukung taat terhadap aturan perundangan.

"Hitungan resmi pemilu, akan dilakukan secara manual oleh KPU," tutur Hasto.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengklaim pihaknya menang versi hitung cepat dan "exit poll" internal Prabowo-Sandi, serta mengajak para pendukungnya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Hasil exit poll, kita menang 55,4 persen dan hitung cepat pun kita menang 52,2 persen," Prabowo menyebutkan.

Dia meminta para relawan dan pendukung Prabowo-Sandi mengawal kemenangan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dan di kecamatan.

Prabowo juga menyoroti adanya hasil lembaga survei tertentu yang bekerja untuk satu pihak dan menggiring opini seolah-olah pihaknya kalah.

"Para pendukung tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk lakukan tindakan anarkis, fokus kawal kotak suara karena itu kunci kemenangan," Prabowo menyerukan.

Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono mengklaim berdasarkan hasil exit poll yang dilakukan internalnya, pasangan Prabowo-Sandi unggul sebesar 55,4 persen dan Jokowi-Ma'ruf 42,8 persen.

"Hasilnya, Prabowo-Sandi 55,4 persen, Jokowi-Ma'ruf 42,8 persen, dan sisanya tidak memberikan jawaban," kata Direktur Kampanye BPN Prabowo-Sandi, Sugiono.

Dia menjelaskan exit poll itu dilakukan pada 5.475 tempat pemungutan suara (TPS) di 492 kab/kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sugiono mengatakan pihaknya melakukan pemantauan sejak TPS melakukan pemungutan suara.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan usai pemungutan suara Pemilu 2019, para kontestan dan elite partai dari setiap kubu harus memulai upaya rekonsiliasi bangsa yang selama tujuh bulan terakhir berbeda pandangan politik selama masa kampanye hingga pemungutan surat suara.

JK menyarankan kedua capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk dapat menenangkan para pendukungnya, menunggu dan mengawasi hasil rekapitulasi KPU, serta bersama-sama memajukan bangsa Indonesia.

"Apabila sudah ada penghitungan akhir dari KPU, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada; baik yang menang tentunya menerima, yang kalah akan menerima juga. Kita rekonsiliasi bangsa ini untuk bekerja pada masa depan yang lebih baik lagi," kata JK saat diwawancara stasiun televisi swasta nasional.

Selama masa kampanye tujuh bulan terakhir, masyarakat Indonesia seakan-akan terpecah-belah karena perbedaan preferensi politik di Pilpres 2019. JK menilai hal itu wajar terjadi di sebuah negara demokrasi, namun hal itu tidak boleh berkepanjangan hingga menghambat pembangunan bangsa.

"Ya semua pemilu di mana pun pasti ada perbedaan, jadi seakan-akan terbelah. Tapi setelah menerima keputusan dengan penghitugan terbuka, adil dan dapat dipercaya; maka kita harus ikhlas menerima itu dan bersama-sama membangun bangsa ini lebih baik lagi," jelasnya.

Wapres juga mengimbau kepada kedua capres dan para pendukungnya untuk tidak terlalu bergembira secara berlebihan; dan kepada pemenang pilpres nanti, JK berharap dapat memberikan kesempatan bagi yang kalah untuk bergabung membangun Indonesia.

"Mungkin saja Pak Prabowo, kalau dia kalah katakanlah begitu, ingin kembali lagi bisnis tentu pemerintah harus memberikan jalan yang baik; atau sebaliknya. Semuanya harus seperti itu, tidak ada dendam lagi, menghilangkan dendam dan menghilangan semua perbedaan pandangan selama tujuh bulan ini," ujarnya.