Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) Tbk. mengajukan perpanjangan konsesi untuk ruas-ruas tol yang dikelola kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum menawarkan ruas-ruas tol tersebut kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Indonesia yakni Lembaga Pengelola Investasi (LPI)
"Kami melakukan review kondisi kelayakan dan sekarang kami mengajukan kepada Kementerian PUPR untuk perpanjangan konsesi," ujar Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dalam diskusi daring Indonesia Muda Club di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, kalau sekarang konsesi jalan tolnya 40 tahun, maka Hutama Karya meminta konsensinya menjadi 70 tahun. Kemudian dari kondisi tersebut maka Hutama Karya akan berbicara dengan LPI sehingga akan lebih menarik karena jangka panjang.
Hutama Karya akan melakukan recycle aset, bisa jadi tidak sampai 70 tahun diambil semua hanya 30 tahun, namun dengan pendapatan ke Hutama Karya sebagian dari nilai investasi.
"Yang paling memungkinkan ditawarkan adalah ruas tol dari Bakauheni sampai dengan Palembang, kemudian Pekanbaru-Dumai, Tol Medan-Binjai juga cukup menarik untuk ditawarkan," ujar Budi Harto.
Sedangkan untuk ruas tol yang dikelola Hutama Karya di Pulau Jawa, lanjut dia, ada tol JORR-S dan Tol Akses Tanjung Priok, bisa jadi nanti ada bundling tol di Jawa yakni JORR-S dan ATP dengan tol yang ada di Sumatera sehingga menarik bagi INA.
Terkait keinginan untuk membangun jalan tol di pulau-pulau lainnya selain Sumatera dan Jawa, sejauh ini Hutama Karya belum memiliki rencana.
"Pembangunan tol di Sumatera sendiri masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Hutama Karya, kami sampai dengan awal tahun 2023 harus menyelesaikan pembangunan jalur sepanjang 600 km, kemudian pemerintah juga saat ini baru memikirkan jalur utama atau backbone Tol Trans Sumatera yang 1.200 km," ujarnya.
