Makassar (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan dengan format baru sistem pemerintahan bisa melakukan efisiensi hingga lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saja dengan tenaga kerja berkompeten sekitar 500 orang.
"Selama ini kita masih menggunakan format-format lama, padahal dengan format baru bisa lebih efisien dan ada usaha-usaha yang bisa membantu pemerintah, sehingga kita punya uang sendiri untuk dikelola," kata Sudirman saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik "Road to Kongres ISEI XXI" secara virtual di Makassar, Rabu.
Dia mengatakan Pemprov Sulsel mengelola Rp10,7 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah tenaga kerja ASN sekitar 60 ribuan orang.
Kondisi tersebut dinilai kurang efektif dan efisien, padahal untuk pelayanan di bisa dengan menggunakan sekitar 500 orang saja, termasuk dalam mengelola APBD.
Dengan sistem itu, maka diyakini dapat menghemat sekitar 50 persen anggaran operasional. Untuk belanja langsung pun harus dipisahkan belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dengan belanja untuk mendukung operasional pemerintahan.
Selama ini belanja langsung banyak digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan daripada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dengan penerapan digitalisasi sistem pemerintahan, Sudirman yakin optimalisasi layanan dapat dilakukan, sekaligus juga menekan biaya operasional di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel La Tunreng mengatakan pada era digitalisasi ini mau tidak mau perampingan tenaga kerja di lapangan terpaksa dilakukan, belum lagi dengan adanya penerapan PPKM yang membatasi aktivitas usaha.
"Mau tidak mau, yang tadinya ada tiga shift tenaga kerja yang dipekerjakan, saat pemberlakuan PPKM efektifinya hanya satu shift saya yang dipakai, jadi dua shif terpaksa dirumahkan," katanya memberikan gambaran.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, kebijakan PPKM itu hendaknya juga dibarengi dengan mempertimbangkan dampak-dampak sampingan dari pemberlakuan PPKM itu.
Kegiatan Diskusi Publik yang digelar BI Sulsel bersama para mitra, selain menghadirkan plt gubernur Sulsel dan Ketua Apindo Sulsel, juga mengahdirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al Haddar, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, Rektor Universitas Hasanuddin Prof DR Dwiah Ariestina Pulubuhu dan pakar ekonomi asal Unhas Prof DR Marzuki, DEA. 
