Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengkhawatirkan banyak korban kejahatan asusila mengalami perisakan atau perundungan oleh tetangga, masyarakat dan lingkungan sekitar yang akhirnya memperburuk kondisi korban.
"Korban dan keluarganya kerap dibuli bahkan diusir karena dianggap mencemarkan nama baik kampung," kata Ketua LPSK, Hasto A Suroyo, pada kegiatan galang solidaritas-program perlindungan saksi korban berbasis komunitas yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan suatu tindak pidana yang dialami seseorang, tidak hanya berdampak pada korban namun juga bagi anggota keluarganya. Hal itu terutama sering kali terjadi dalam kasus asusila.
"Sebagai contoh, kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam suatu keluarga. Dampak psikologis tidak hanya dirasakan korban tetapi juga keluarganya," jelas dia.
Akibatnya, banyak orang tua, saudara korban dan kerabatnya ikut menjadi trauma dampak dari peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, LPSK dibentuk tidak hanya menangani korban dan saksi tetapi juga anggota keluarga terlindung.
Ia mengatakan sebagai lembaga yang berurusan terkait perlindungan, LPSK membuat program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas serta menjadi prioritas nasional.
Program tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
"Salah satu produknya, kami akan membentuk sahabat saksi dan korban di seluruh wilayah Indonesia," kata dia.
Berita Terkait
Kementerian PPPA: Telah ada UPTD PPA di 34 provinsi di Indonesia
Jumat, 3 Mei 2024 22:37 Wib
Ketua DPR mengingatkan pentingnya perlindungan dan keadilan pada Hari Buruh 2024
Rabu, 1 Mei 2024 10:11 Wib
Sesama kelompok WNI berkelahi di Korea Selatan, satu orang tewas
Selasa, 30 April 2024 15:45 Wib
LPAI serukan kepada pemerintah blokir gim daring yang mengandung kekerasan
Sabtu, 27 April 2024 19:57 Wib
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Saksi kasus SYL meminta perlindungan LPSK setelah BAP dirinya bocor
Rabu, 24 April 2024 13:18 Wib
Pansus DPRD Bulukumba mematangkan Ranperda Perlindungan Nelayan
Selasa, 23 April 2024 17:25 Wib
Dinas TPHP Gowa perketat penerapan aturan perlindungan lahan pertanian
Rabu, 27 Maret 2024 2:02 Wib