Makassar (ANTARA) - Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi bahwa Indonesia akan menghadapi musim kemarau lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Curah hujan yang turun selama musim kemarau diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya, sehingga bencana kekeringan bisa mengancam sejumlah sektor kehidupan, seperti pertanian, kebakaran hutan, krisis air, hingga sejumlah penyakit yang muncul akibat perubahan cuaca ekstrem.
BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun 2023 tiba lebih awal dari sebelumnya. Maka berdasarkan analisis BMKG, saat ini sebesar 28 persen atau 194 zona musim wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Jika tiga tahun terakhir (2020-2022) kerap didapati hujan di musim kemarau, maka diprediksi hal tersebut tidak akan terjadi pada 2023 ini.
Berdasarkan laman resmi BMKG, turunnya hujan di musim kemarau tiga tahun terakhir dipicu peristiwa La Nina yang mengakibatkan iklim basah. Namun pemantauan terbaru, suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa saat ini intensitas La Nina terus melemah, dengan indeks pada awal Februari 2023 sebesar -0,61.
Suhu muka air laut di Samudra Pasifik yang terus melemah mengarah pada El Nino pada Juni 2023 yang berakibat semakin menghangat kawasan tersebut. Peristiwa El Nino ini berlawanan dengan La Nina.
El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut (SST) di Samudera Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudera Pasifik tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia.
BMKG telah memprediksi dampak El Nino mengakibatkan musim kemarau yang lebih ekstrem akan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Sulawesi Selatan yang sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan selat Makassar.
Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Makassar, Hanafi Hamzah, mengemukakan bahwa intensitas hujan lebih sedikit itu karena masuk bulan Juli pengaruh El Nino akan semakin terasa. Di Sulawesi Selatan (Sulsel), hal ini diprediksi berlangsung pada Juli hingga September.
BMKG Makassar memprediksi selama tiga bulan (Juli, Agustus, September) tidak ada hujan di hampir seluruh wilayah Sulsel, termasuk area pegunungan, meski area ini tidak terlalu terdampak kekeringan.
BMKG memprediksi pantai barat akan terdampak signifikan terhadap kekeringan ekstrem, mulai dari Kabupaten Pinrang, Parepare, Barru, Pangkep, Maros, Makassar, Gowa sebagian, Takalar, Jeneponto dan Selayar.
Kekeringan ekstrem di pantai barat juga dipastikan akan berpengaruh di area pantai timur yakni area Luwu Raya, Bone, Sinjai dan Bulukumba. Begitu pula bagian tengah yakni Kabupaten Soppeng, Bone dan Gowa sebagian.
Ancaman kekeringan di 2023 ini akan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian dan berdampak pada ketahanan pangan Sulsel.
Pemetaan
Kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi di musim kemarau tahun ini menjadi perhatian Pemprov Sulsel. Karena itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) telah menyiapkan berbagai strategi guna menghadapi musim kemarau 2023.
Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia, Dinas TPH BUN Sulsel telah menyiapkan sejumlah program antisipatif yang telah dan sedang berjalan saat ini. Program itu di antaranya pemetaan zona rawan kekeringan, manajemen air, pengaturan pola tanam, persiapan benih unggul hingga bantuan substitusi kepada petani jika terjadi gagal panen.
Pada pemetaan di sektor pertanian, Dinas TPH BUN Sulsel telah menetapkan tiga kabupaten yang masuk kategori zona merah sebagai daerah yang diindikasi rawan dan sangat terdampak kekeringan. Tiga zona merah terhadap ancaman pertanian di musim kemarau tahun ini yaitu
Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo.
Kepala Dinas TPH BUN Sulsel Imran Jauzi menjelaskan, penetapan zona ini didasarkan pada data riwayat area pertanian 3 hingga 5 tahun yang lalu jika pernah mengalami kekeringan di musim kemarau. Utamanya dengan luas kekeringan lebih dari 5.000 hektare.
Penetapan zona merah di tiga wilayah ini terbilang sesuai dengan prediksi BMKG terhadap sejumlah daerah yang akan terdampak kekeringan. Kabupaten Bone dan Soppeng merupakan wilayah tengah yang juga diperkirakan terdampak El Nino, begitu pula Wajo, salah satu wilayah pantai barat.
Pemetaan ini bukan berarti berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten tersebut, namun dikhususkan pada area pertanian yang telah melalui proses identifikasi dengan luas wilayah sekitar 5.000 hektare. Sehingga dalam langkah-langkah antisipatif di tiga wilayah tersebut menjadi prioritas utama dalam mengatasi dampak kekeringan.
Perubahan cuaca, sangat besar dampaknya terhadap sektor pertanian, sebab tidak hanya mengubah produktivitas, tetapi termasuk akan menimbulkan berbagai hama yang berakibat pada penyakit tanaman. Penyakit-penyakit tanaman yang baru akan bermunculan dan gerakan pengendalian harus segera dirancang.
Manajemen air dan benih
Setelah pemetaan dan penentuan dan zona rawan terdampak kekeringan, upaya lainnya mulai direalisasikan dalam menjaga ketahanan pangan Sulsel di musim kemarau yakni manajemen air dan benih, seperti penggunaan varietas-varietas yang lebih tahan kering.
Pada manajemen air, Dinas TPH BUN Sulsel melakukan pengelolaan air yang didukung dengan berbagai perbaikan fasilitas penunjang, di antaranya membangun daerah-daerah irigasi dan merapikan kembali saluran-saluran irigasi khususnya pada wilayah tersier.
Selain itu, dibangun embung untuk menampung air hujan yang akan dimanfaatkan pada musim kekeringan mendatang. Upaya lainnya, penggunaan sistem pompanisasi dan perbaikan perpipaan guna memaksimalkan penggunaan air. Air harus digunakan seoptimal mungkin dan mengusahakan agar tidak ada penggunaan air secara berlebihan pada aktivitas pertanian, termasuk dalam pola hidup sehari-hari.
Langkah selanjutnya, mengatur pola tanam dan jarak tanam dengan mempercepat penanaman. Jika biasanya jarak tanam petani tiga pekan, maka diminta agar dipercepat menjadi dua pekan harus segera menanam. Hal tersebut guna memaksimalkan stok air yang masih memadai saat ini sebelum memasuki musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG bahwa puncak kekeringan terjadi pada Agustus mendatang.
Penggunaan benih yang bagus, dinilai menjadi langkah yang tepat dalam perbaikan hasil pertanian di tengah ancaman kekeringan. Sebab, kurangnya produktivitas pertanian akan tertutupi dengan hasil pertanian yang lebih berkualitas, sehingga mempengaruhi nilai jual dari berbagai komoditas pertanian.
Pembagian benih gratis dinilai juga penting guna mengantisipasi kekeringan, karena kekeringan tidak saja bisa terjadi pada tanaman padi, tapi krisis pangan bisa terjadi pada komoditas pangan lainnya seperti jagung dan sorgum.
Pemprov Sulsel sebelumnya telah merilis Program Mandiri Benih sejak 2022 sebagai terobosan untuk mendorong peningkatan produksi tanaman padi. Pada 2022 telah disalurkan sebanyak 2.500 ton untuk 100.000 hektare dengan jumlah penerima bantuan benih sebanyak 120.649 keluarga petani.
Program tersebut berhasil meningkatkan produksi pertanian dari tahun sebelumnya. Data statistik menunjukkan, produksi padi di Sulsel yakni 5,34 juta ton dan meningkat sebesar 4,92 persen (250.000 ton) dibanding tahun 2021 hanya sebesar 5,09 juta ton.
Sementara pada tahun ini, Pemprov Sulsel kembali menyalurkan secara gratis bantuan benih padi sebanyak 2.500 ton untuk luas lahan 100.000 hektare .
Selain benih padi, pada Mei 2023, juga disalurkan bantuan bibit perkebunan kakao 3,2 juta batang dan bibit mangga 5.000 batang, durian 3.000 batang, jeruk 1.000 batang ke kabupaten/kota, serta bantuan pupuk dan alat produksi pertanian (alsintan) untuk para petani di sentra-sentra pengembangan pertanian.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, menegaskan bahwa strategi yang dicanangkan tersebut tidak hanya untuk menyokong ketahanan pangan di Sulsel, tapi juga guna mendukung ketahanan pangan nasional. Sulsel selama ini berkontribusi sekitar 25 persen terhadap pemenuhan kebutuhan beras nasional.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Strategi Sulsel hadapi ancaman kekeringan untuk ketahanan pangan
