Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar memaksimalkan pengawasan obat dan makanan yang tidak layak, ilegal dan berbahaya bagi kesehatan.
Permintaan itu mengemuka dalam pertemuan Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Zudan Arif Fakhrullah dengan Kepala BPOM Mamuju Suliyanto, di Mamuju, Kamis.
Kedua belah pihak membahas obat dan makanan yang tidak layak edar, ilegal dan berbahaya bagi masyarakat, kemudian menyekapati pengawasan akan dimaksimalkan.
"Pemerintah berkomitmen mendukung BPOM dalam memaksimalkan pengawasan obat dan makanan yang tidak layak beredar khususnya makanan jajanan yang beredar di sejumlah sekolah di wilayah Sulbar," kata Zudan.
Ia juga mengajak masyarakat agar lebih cerdas dalam mengenal obat dan makanan karena adanya obat dan makanan yang tidak layak namun beredar di daerah tersebut.
Zudan pun meminta agar usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mengantongi sertifikasi halal serta izin edar dari BPOM agar masyarakat merasa aman dalam mengonsumsi setiap produk yang dihasilkannya.
Kepala BPOM Mamuju Suliyanto mengatakan selama 2023 terdapat empat temuan kasus dari BPOM Mamuju mengenai obat dan makanan yang tidak layak edar dan telah berproses di pengadilan.
"Sehingga BPOM akan berkolaborasi dengan pemerintah maupun instansi vertikal dalam memaksimalkan peredaran obat dan makanan kepada masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah dan BPOM Sulbar juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar memiliki sertifikasi atau melegalkan usaha mereka dan memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi obat dan makanan ilegal dan berbahaya bagi kesehatan.
