Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengatakan bahwa pemerintah akan fokus membangun kredibilitas aparat penegak hukum pada sisa satu tahun masa kabinet, salah satunya untuk meningkatkan capaian kinerja pemberantasan korupsi.
"Jangan sampai aparat penegak hukum itu justru terkena kasus-kasus korupsi," kata Rumadi dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia).
Rumadi mengatakan penegakan hukum terkait korupsi menjadi salah satu pilar untuk menaikkan capaian kinerja pemberantasan korupsi.
Salah satu indikatornya dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang saat ini skor Indonesia masih pada angka 34.
Dia kembali menekankan bahwa guna mendorong penguatan penegakan hukum, pemerintah pada sisa waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan memfokuskan pada pembangunan kredibilitas aparat penegak hukum dan pengawasan internal pemerintahan.
"Jadi, dua hal ini dalam waktu satu tahun ini memang harus dilakukan bersama-sama. Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin indeks persepsi korupsi kita di waktu yang akan datang semakin baik," ujar Rumadi.
Dia menyampaikan dalam hal pencegahan, pemerintah telah melakukan upaya progresif melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Program yang diluncurkan pada 2018 tersebut, terang dia, sudah berdampak nyata. Pelaksanaan digitalisasi pengadaan barang dan jasa dan Utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah berhasil menutup celah orang melakukan tindak pidana korupsi.
"Kita juga bisa menekan inefisiensi keuangan negara,” ujarnya.
Berita Terkait
Sidang gugatan media di PN Makassar hadirkan ahli Dewan Pers
Kamis, 25 April 2024 23:03 Wib
Saksi Dewan Pers : Media digugat terkait pemberitaan ancaman kebebasan pers
Kamis, 25 April 2024 22:12 Wib
FKG Unhas menghadirkan Ahli Trauma Gigi dari University Hokkaido Japan
Kamis, 21 Maret 2024 21:00 Wib
Kemenko Polhukam minta Pemkab Luwu Timur berkomitmen berantas pertambangan ilegal
Kamis, 7 Maret 2024 19:50 Wib
Ahli: Pemilu damai angin segar mencapai investasi Rp1.650 triliun
Minggu, 3 Maret 2024 9:56 Wib
Tim kuasa hukum Aiman mempertanyakan kapasitas ahli yang dihadirkan Polda
Jumat, 23 Februari 2024 15:45 Wib
Aiman Witjaksono menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan pers di PN Jaksel
Kamis, 22 Februari 2024 11:29 Wib
Polda Metro Jaya panggil saksi ahli dalam kasus penyebaran hoaks oleh Aiman Witjaksono
Sabtu, 17 Februari 2024 19:33 Wib