Makassar (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, mengapresiasi program Desa Temappadue di Kabupaten Maros, Sulsel.
Pada 2021, Kementerian PPPA bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDT, telah membuat model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
“Kami mengapresiasi kerja nyata pemerintah desa ini. Terdapat 10 indikator yang harus dipenuhi untuk menjadikan sebuah desa menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak. Salah satu contohnya, mendengarkan partisipasi dan suara anak di tingkat desa,”ujar Bintang dalam kunjungannya ke Maros, Minggu.
Ia berharap, ke depan perempuan dan anak tidak hanya jadi penikmat Pembangunan, tapi juga berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan. Perkawinan di usia anak dampaknya sangat kompleks. Tidak hanya dari segi pendidikan putus sekolah, tapi juga Kesehatan.
“Angka kematian anak dan ibu tinggi, kemudian stunting, anak belum siap melahirkan anak,” ungkapnya.
Menteri Bintang meminta juga semua pihak berkomitmen agar anak-anak tidak dikawinkan di usia anak. Hal ini membutuhkan komitmen tokoh agama dan tokoh adat. Penerapan sanksi sosial terhadap pelaku kawin anak, dinilai cukup efektif.
Kepala Desa Temmappadue, Aminuddin Hayadi, melaporkan, untuk melindungi anak-anak dari perundungan hingga bahaya sosial media, pihaknya membentuk Forum Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menerbitkan Peraturan Desa untuk mencegah perkawinan anak.
“Kami memiliki peraturan desa tentang pernikahan anak. Dimana, sanksinya adalah sanksi sosial. Perangkat desa tidak akan menghadiri pesta pernikahan jika melibatkan anak,” jelas Aminuddin.
Di Kantor Desa Temmappadue, pihaknya juga telah menyiapkan ruangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Sekretariat Forum Anak Desa.
Dalam mewujudkan Temmappadue sebagai desa ramah perempuan dan layak anak, pemerintah desa juga dibantu oleh UNICEF.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PPPA apresiasi program Desa Temmappadue Maros
Berita Terkait
DP3A Kota Makassar bentuk Satgas dugaan kekerasan seksual santri
Senin, 18 November 2024 21:33 Wib
Kejari Makassar dukung UPTD PPA soal penanganan kasus kekerasan anak
Kamis, 26 September 2024 0:37 Wib
Komisi III DPR mengapresiasi pembentukan Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri
Rabu, 25 September 2024 1:09 Wib
Kapolri menunjuk Brigjen Desy Andriani sebagai Dirtipid PPA dan PPO
Minggu, 22 September 2024 11:52 Wib
DP2KBP3A Bulukumba : Stop kekerasan dalam mendidik anak
Rabu, 11 September 2024 20:00 Wib
Menteri PPA Bintang Puspayoga menghadiri peringatan HAN tingkat Sulsel
Minggu, 28 Juli 2024 17:48 Wib
Polres Mamuju Tengah sosialisasikan pencegahan perundungan di sekolah
Kamis, 9 Mei 2024 18:14 Wib
Kementerian PPPA: Telah ada UPTD PPA di 34 provinsi di Indonesia
Jumat, 3 Mei 2024 22:37 Wib