Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin meminta pemerintah daerah di enam kabupaten memperkuat mitigasi terhadap risiko terjadinya bencana, khususnya gempa bumi di daerah itu.
"Sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, saya mengimbau pemerintah daerah, institusi terkait dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terkait risiko terjadinya bencana, khususnya gempa bumi," kata dia di Mamuju, Kamis.
Imbauan itu, kata dia, sebagai tindak lanjut pertemuan antara Deputi Bidang Pencegahan BNPB bersama sejumlah kepala daerah di Indonesia.
Pertemuan itu, kata dia, membahas langkah-langkah zona megathrust yang berpotensi terjadi di wilayah Indonesia.
Bahtiar mengajak masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan bergerak bersama melakukan upaya kesiapsiagaan, baik berupa mitigasi struktural maupun non-struktural, dengan membangun bangunan aman gempa dan merencanakan tata ruang pantai yang aman tsunami.
"Serta membangun kapasitas masyarakat dalam melakukan aksi dini untuk selamat jika gempa bumi dan tsunami terjadi. Selain itu diperlukan langkah-langkah dan upaya kesiapsiagaan pemerintah terhadap ancaman seismik gap beserta dengan dampak ikutannya," ujarnya.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan, katanya, di antaranya pengecekan kembali kesiapan alat-alat peringatan dini maupun sistem komunikasi kebencanaan, memastikan tempat tempat evakuasi, bangunan tempat evakuasi sementara/akhir (TES/TEA) serta jalur evakuasi dapat digunakan dan mudah diakses.
"Penting pula peningkatan pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko gempa bumi dan tsunami," kata dia.
Selain itu, pengecekan ketersediaan papan informasi, rambu-rambu serta arah evakuasi yang memadai, dan melakukan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan/penanggulangan bencana bersama dengan pemangku kepentingan.
"Serta simulasi rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan setempat serta berkoordinasi yang lebih intensif dengan pusat pengendali operasi di BPBD masing-masing daerah dan atau Pusdalops PB BNPB," demikian Bahtiar.
