Parepare, Sulsel (ANTARA Sulsel) - Bank Dunia (World Bank) memuji Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan (SIPP) yang diselenggarakan Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi selatan.
Dibanding tahun-tahun sebelumnya, Bank Dunia melihat ada progress yang jelas dalam penyelenggaraan SIPP di daerah ini, utamanya terhadap upaya pemberian kemudahan dan keragaman sumber-sumber penyampaian informasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah.
Tim dari Bank Dunia yang dipimpin Dea Widyastuti tersebut, melakukan kunjungan ke Kota Parepare, Kamis, Dea menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengupayakan pemberian dukungan program dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan kepada Pemerintah Kota Parepare berupa pelatihan tenaga pelatih (TOT) pengelola informasi dan pengaduan masyarakat.
Menurut Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, salah satu keterbatasan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare untuk mengembangkan lebih jauh SIPP adalah tidak adanya tenaga staf di setiap unit kerja yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap penyelenggaraan SIPP.
Kegiatan TOT pengelolaan informasi pengaduan masyarakat yang akan diselenggarakan Bank Dunia tersebut, maka Dea Widyastuti minta Pemerintah setempat mengirimkan lima orang staf untuk dilatih dan selanjutnya menjadi tenaga pengajar pada kegiatan serupa yang diselenggarakan Pemerintah Kota Parepare.
Mengenai kapan kegiatan TOT ini akan dilaksanakan, Dea belum bisa memastikan, namun dia berjanji akan mendorong program ini sebagai salah satu prioritas.
Untuk itu, dia berharap Pemerintah Kota Parepare segera mengajukan proposal dan persuratan resmi kepada Bank Dunia.
Dalam pertemuan di ruang Media Centre tersebut, Bank Dunia kata Dea Widyastuti, juga sangat merespon rencana Pemerintah Kota Parepare melakukan penyediaan papan pengumuman berukuran besar pada setiap titik yang dinilai strategis dalam Kota Parepare.
Papan pengumuman itu memuat informasi tentang alamat dan nomor telepon (SMS) serta alamat website pengaduan Pemerintah Kota Parepare yang dapat dihubungi setiap saat bila butuh informasi atau menyampaikan pengaduan kepada pemerintah setempat.
Menurut Iwan Asaad, rencana pengadaan papan informasi tersebut telah masuk dalam RKA Humas 2010. Dia optomistis, kegiatan ini dapat segera diwujudkan dan disetujui oleh DPRD Kota Parepare.
Pada kesempatan tersebut, Iwan juga menjelaskan bahwa selain SMS Centre dan situs pengaduan, sejak 2007, Pemerintah Kota Parepare juga telah membuat kebijakan menghimpun informasi dan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Tudang Sipulung.
Kegiatan diadakan karena tidak semua masyarakat Parepare dapat mengakses internet serta penyampaian aspirasi melalui SMS.
Karena itu, pemerintah kota membuka forum terbuka kepada masyarakat yang selalu dihadiri Walikota Parepare, sehingga mereka bisa langsung mempertanyakan berbagai hal terkait pelayanan pemerintah kota, termasuk isu-isu lain berkaitan dengan hajat hidup mereka sehari-hari kepada wali kota.
(T.PSO-098/S016)
