Transformasi pelayanan publik di masa pandemi

Makassar (ANTARA) - Pada era digitalisasi yang serba cepat dan ditambah kemunculan pandemi COVID-19, seketika membuat setiap orang untuk segera berbenah dan mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Setiap sendi kehidupan mulai dari sektor pendidikan, perdagangan, kesehatan, sosial dan budaya diharuskan berubah jika tidak ingin tergilas oleh kemajuan jaman sekaligus dapat terhindar dari ancaman COVID-19.

Begitupun dari sektor pelayanan publik, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setiap daerah di Sulawesi Selatan mulai mencari ide, gagasan, dan inovasi agar bisa memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan transformasi pelayanan.

DPMPTSP se-Sulsel terus berlomba menghadirkan berbagai inovasi dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Misalnya, organisasi perangkat daerah (OPD) ini memperkuat layanan daring untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat sejak pandemi COVID-19.

Kepala Dinas PMPTSP Kota Makassar Andi Bukti Djufri mengatakan pihaknya dituntut berinovasi agar layanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara optimal.

Masyarakat yang ingin mengurus izin, tidak perlu lagi datang ke kantor, namun dapat mengakses melalui website www.dpmptsp-bintang5.makassar.go.id untuk melakukan pendaftaran dan mengunggah persyaratan sesuai dengan ketentuan.

Terobosan ini mendapat respon positif dengan melihat banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan daring dibandingkan datang langsung ke kantor DPMPTSP Makassar.

Selain menyediakan layanan daring, pihaknya juga memberikan kemudahan terkait dengan perizinan kesehatan yang akan dipermudah dan dipercepat seperti izin perawat dan izin rumah sakit.

Apa yang dilakukan ini pada akhirnya berbuah manis dengan ganjaran penghargaan sebagai Dinas PMPTSP Terbaik 2020 kategori sinergi program dan kegiatan dari Pemprov Sulsel.



Dongkrak pajak

Penghargaan ini membuat mereka terus termotivasi dalam berinovasi, termasuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal serupa dilakukan DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang menghadirkan beragam inovasi, di antaranya Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis Online Single Submission (Siap Boss), Paket Kebijakan Investasi (Paksi) dan Pinrang Investment Forum (PIF)

Selanjutnya Kerjasama Pembinaan dan Bantuan Ekonomi Berkelanjutan (Jabat Erat), Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi (Kongsi), Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Berbasis Online Singel Submission (OSS), serta Gerai Perijinan (Rajin).

Seluruh inovasi ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan perizinan.

Kabupaten Pinrang juga diganjar penghargaan sebagai instansi layanan perizinan terbaik tahun 2020 kategori Inovasi Pelayanan Perizinan yang diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mempan RB) Tjahjo Kumolo.

DPMPTSP Kabupaten Sinjai juga telah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui gerai perizinan sektor kelautan dan perikanan di Kompleks Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara yang merupakan terobosan Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) bersama Wakil Bupati Andi Kartini Ottong.

Salah satu inovasi yang dihadirkan yakni Cara Kolaboratif, Ramah, Aman melalui WahtsApp dan Loker Andalan (Cakrawala).

Dalam model ini, seluruh nelayan pemilik kapal yang sering datang mengurus izin dimasukkan dalam grup WhatsApp. Para nelayan bisa langsung mengajukan permohonan izin melalui grup WA.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Lukman Dahlan mengatakan masyarakat tidak perlu datang ke gerai perizinan membawa berkas. Sebab berkas masyarakat atau nelayan sudah tersimpan di dalam loker yang telah disediakan.

Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Bapenda Pangkep Ryaas Taruna Atmaja mengatakan berbagai inovasi yang semakin memudahkan masyarakat diharapkan bisa membuat pendapatan pajak tetap mencapai miliaran rupiah.

Melalui beragam inovasi yang dilakukan maka peningkatan pajak sebagai pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pangkep semakin maksimal.

Inovasi Bapenda dalam meningkatkan pemasukan itu diantaranya Lunamaya (Layanan Utamakan Antar Ke Masyarakat), Sahabat Berkah (Saling Sehati Bersama Taat Pajak Bersatu Kita Awasi Hebat) dan program SiJoko Mantap ( Sistem Jujur Online Komitmen Mari Anda Taat Pajak).

Ia mengaku sebelum hadirnya berbagai inovasi tersebut, pendapatan dari sektor pajak hanya di kisaran Rp200 juta-an. Namun, hal itu sudah meningkat tajam sejak 2018/2019 yang sudah menyentuh Rp1 miliar.

Tahun ini kala pandemi COVID-19, Pangkep tetap optimistis bisa meraih angka Rp1 miliar dengan melakukan jemput bola mengatasi masalah yang dialami wajib pajak.



MoU dengan Unhas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan penandatanganan bersama Universitas Hasanuddin terkait penyelenggaraan izin daring.

Kepala DPMPTSP Sulsel Jayadi Nas menjelaskan gagasan membangun sistem perizinan berbasis daring ini dimotivasi oleh situasi banyaknya perizinan yang menjadi tanggung jawab instansi yang dipimpinnya.

DPMPTSP memproses 320 jenis perizinan untuk 23 sektor pembangunan. Sepanjang tahun 2019, OPD ini mengeluarkan 34.005 izin. Sebanyak 17.758 atau 53 persen di antaranya adalah izin penelitian.

Hingga 10 Agustus 2020, DPMPTSP sudah mengeluarkan 11.158 izin, dimana 5.375 diantaranya adalah izin penelitian.

Hari pertama saya menjabat, dia melihat panjang sekali antrean masyarakat yang mengurus izin di masa pandemi. Kondisi itu mendorong Jayadi melakukan inovasi dan terobosan.

Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA memberi apresiasi atas inovasi dan terobosan yang diambil. Menurutnya, karakter seperti itulah yang seharusnya menjadi ciri khas pemimpin yang cerdas dan tanggap.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, Unhas juga siap mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah provinsi. Bentuknya, dengan menyiapkan sumber daya manusia terbaik sesuai kebutuhan daerah.

Prof Dwia percaya, kerja sama ini akan disambut baik oleh sivitas akademika, terutama dosen dan peneliti, serta mahasiswa berbagai strata yang memang wajib untuk melakukan penelitian.



Perkuat MPP

Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya memperbanyak Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk melengkapi MPP Masiga di Kabupaten Barru dan MPP Palopo.

Menpan-RB Tjahjo Kumolo pada acara peresmian MPP Barru mengatakan terobosan tersebut berorientasi pada pelayanan publik yang lebih berkualitas dan cepat.

Kehadiran pusat layanan itu juga dinilai menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah cenderung lama, berbelit-belit, tidak transparan dan maraknya pungli.

Menurut Tjahjo, Ini adalah inovasi yang didorong oleh pemerintah pusat dan mampu digarap dengan baik oleh bupati untuk mendobrak layanan administrasi termasuk rutinitas kerja ASN yang ada di Kabupaten Barru.

Ia berharap daerah lain bisa turut mengimplementasikan inovasi tersebut yang mampu mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah.

Kehadiran MPP juga mendorong kemudahan berusaha bagi para investor baik daerah, provinsi, nasional, hingga mancanegara yang diharapkan mampu mendorong kemudahan berusaha dan menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan.

Tjahjo mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten untuk menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan mudah kepada masyarakat di satu tempat.

Di tahap awal, terdapat 22 instansi dengan jumlah layanan 114 jenis.

Tak pelak, MPP itu menjadi sebuah inovasi yang sudah digarap dengan baik oleh Bupati untuk mendobrak rutinitas kerja ASN yang ada, seperti di Kabupaten Barru.

Keberadaannya menjadi sebuah komitmen untuk memberikan pelayanan yang ramah, mudah, tepat dan cepat. 

Kehadiran MPP juga menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah setempat, di mana Pemkab benar-benar harus menunjukkan loyalitasnya dalam melayani masyarakat dengan baik.*