Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil direksi PT Hutama Karya, yakni Direktur Utama (Dirut) Budi Harto dan Direktur Keuangan Hilda Savitri, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dua gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Keduanya dipanggil untuk tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri Tahun 2011 Dudy Jocom (DJ).
"Saksi tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN tahap II Rokan Hilir Provinsi Riau pada Kemendagri TA 2011, tersangka DJ," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, KPK menetapkan Dudy sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dua gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Selain Dudy, kasus tersebut juga menjerat mantan Senior Manager Pemasaran Regional I PT Hutama Karya Bambang Mustaqim dan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan.
Bambang Mustaqim dan Budi Rachmat Kurniawan masing-masing divonis lima tahun penjara terkait perkara korupsi proyek dua gedung IPDN tersebut, sementara Dudy dalam kasus proyek gedung IPDN Agam divonis selama empat tahun penjara.
Dudy juga telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Adi Wibowo (AW) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Selain itu, Dudy bersama Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dono Purwoko juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN Minahasa, Sulawesi Utara.
Berita Terkait
Irfan Setiaputra terima penggantian dirinya dari Dirut Garuda
Sabtu, 16 November 2024 0:38 Wib
Wamildan Tsani jabat Dirut Garuda Indonesia hasil RUPSLB
Sabtu, 16 November 2024 0:35 Wib
Dirut BPJS Kesehatan memastikan aset neto masih sehat untuk pembayaran RS 2025
Rabu, 13 November 2024 19:14 Wib
Dirut Garuda tidak akan pertanyakan apabila diganti saat RUPSLB
Senin, 11 November 2024 15:51 Wib
KPK memeriksa eks Dirut PT KA Properti soal pengaturan lelang
Rabu, 30 Oktober 2024 13:11 Wib
Empat kandidat memperebutkan kursi Dirut Jamkrida Sulsel
Senin, 14 Oktober 2024 23:29 Wib
KPK panggil Dirut Inalum Danny Praditya sebagai saksi terkait penyidikan di PGN
Senin, 30 September 2024 15:07 Wib
Dirut ANTARA: Media harus terus mendorong keberagaman dunia yang lebih harmonis
Minggu, 15 September 2024 0:27 Wib