Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap inflasi tinggi yang mungkin saja terjadi di daerah itu.
"Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan aksi dalam pengendalian inflasi," kata Sekretaris Kabupaten Majene Ardiansyah, Jumat.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Majene juga telah mengalokasikan dua persen pada komponen anggaran di APBD, yaitu dana transfer umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus untuk menyelesaikan persoalan, termasuk terjadinya inflasi akibat penyesuaian harga BBM.
Hal itu, kata dia, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 07 Tahun 2022.
Pada PMK Nomor 07 tahun 2022 itu menyebutkan, setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus menganggarkan dua persen pada komponen anggaran di APBD, yaitu dana transfer umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.
"Kita sudah tindak lanjuti PMK Nomor 07 tahun 2022 itu, termasuk kebijakan dari Kementerian Desa, dimana semua pemerintah desa agar APBD desanya untuk penanganan inflasi," jelas Ardiansyah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene Musrifa Nur menyampaikan bahwa dalam mengantisipasi lonjakan harga, pihaknya telah menggelar pasar pangan murah dan tanaman pekarangan untuk10 kelompok.
"Pada pelaksanaan pasar pangan murah, kita sediakan empat sampai enam ton beras. Kami juga akan antisipasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Bulog, kalau tidak tersedia kami rencana berkoordinasi dengan pihak swasta," kata Musrifa Nur.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Majene Muhammad Syafei mengatakan pihaknya akan melaksanakan gerakan menaman 10 hektare bawang merah.
"Ada empat lokasi yang telah ditentukan, yaitu di Lingkungan Salabulo, Puawang, Sondong dan Pamboborang. Kiita akan intervensi dengan target keseluruhan mencapai 14 hektare," ujarnya.
Sedangkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene juga melakukan langkah antisipasi melalui pemberian subsidi bagi para nelayan perahu tradisional yang jumlahnya mencapai 2.357 orang.
"Kami memberikan subsidi ke masyarakat nelayan katinting, tapi kami masih mendata kembali jumlahnya," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene Ichwanti.
