Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membentuk tim untuk membantu Otorita Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terkait pengadaan barang dan jasa.
Secara kelembagaan, Otorita IKN baru berdiri pada 2022, namun personel yang khusus menangani pengadaan barang/jasa yang belum terbentuk, sementara sejumlah pekerjaan konstruksi sudah harus dimulai.
"Mengingat pekerjaan konstruksi sudah harus dimulai, maka kami dari LKPP membentuk tim untuk membantu Otorita IKN melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi yang ditemui di sela-sela kegiatan Rapat Kerja Nasional Ikatan Nasional Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO) di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat.
Tim LKPP ini telak masuk kepanitiaan pengadaan barang dan jasa bersama-sama dengan tim Otorita IKN.
"Harapannya mereka bisa belajar ketika proses lelang berjalan sehingga pada suatu saat siap untuk melakukan lelang sendiri," kata Hendrar.
Targetnya, kata Hendrar, tim dari Otorita IKN sudah bisa melaksanakan lelang sendiri pada Juni mendatang.
Termasuk menyangkut pemanfaatan produk di dalam negeri. Hanya saja terkait pelaksanaan, Hendrar mengatakan, secara teknis untuk pekerjaan terkait Tingkat Kandungan Dalam negyeri (TKDN) diserahkan kepada pihak Otorita IKN.
Namun yang jelas LKPP memiliki kebijakan yang berlaku nasional, yakni untuk TKDN yang sudah di atas 40 persen sehingga untuk produk serupa di dalam e-katalog dibolehkan dengan TKDN di atas 25 persen termasuk produk yang selama ini belum ada di dalam negeri.
Hendrar mengakui, belum seluruh produk masuk ke dalam e-katalog sehingga tuntutan INKINDO agar jasa konsultasi konstruksi juga dimasukkan ke e-katalog patut mendapat apresiasi.
"Semangatnya saya paham agar seluruhnya bisa masuk ke dalam e-katalog termasuk jasa konsultan konstruksi," kata Hendrar.
Terkait hal itu, LKPP tengah melakukan revisi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. "Sedang proses di Menteri Sekretariat Negara, semoga Juni sudah ditandatangani Presiden," kata Hendrar.
Menurut Hendrar, secara kualitas konsultan di Indonesia jauh lebih baik dan mampu bersaing dengan konsultan asing. Bahkan banyak yang sudah ditunjuk untuk pembangunan IKN.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LKPP bantu Otorita IKN terkait pengadaan barang dan jasa
Berita Terkait
Sulbar siapkan regulasi jasa konstruksi untuk keselamatan pekerja
Jumat, 29 Maret 2024 18:44 Wib
Dinas PUPR Sulbar: Ranperda jasa konstruksi untuk bangun pengusaha
Minggu, 17 Maret 2024 1:59 Wib
Pansus DPRD Sulsel lakukan studi banding jasa konstruksi di Bali
Jumat, 17 November 2023 17:22 Wib
Dinkes Makassar anggarkan Rp9,8 miliar untuk penyelesaian konstruksi puskesmas
Minggu, 24 September 2023 23:56 Wib
150 tenaga konstruksi Luwu Timur ikut pembekalan dan uji sertifikasi
Jumat, 8 September 2023 16:03 Wib
DMBK Sulsel segera kerjakan perbaikan jalan poros Kabupaten Sidrap-Soppeng
Minggu, 23 Juli 2023 19:10 Wib
BNPB : Anyaman bambu bisa memperkuat konstruksi rumah tahan gempa
Selasa, 4 Juli 2023 5:45 Wib
Kementerian PUPR terapkan pengawasan berlapis pada keselamatan konstruksi IKN
Sabtu, 24 Juni 2023 19:06 Wib