Jakarta (ANTARA) - Indonesia menerima dana senilai 100 juta dolar AS atau setara Rp1,56 triliun dari Norwegia atas kinerja konkret dalam menurunkan laju deforestasi untuk periode 2017/2018 dan 2018/2019.
Peta jalan FOLU Net Sink 2030 yang disusun Indonesia menjadi acuan dan orientasi Norwegia dalam memberikan dukungan pendanaan karena 60 persen emisi bersumber dari sektor hutan dan lahan.
“Indonesia memang menekankan aksi-aksi iklim yang konkrit, dengan contoh-contoh yang nyata, jadi sekaligus menunjukkan bahwa kerja nyata ini bukan sekedar pledge,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Rabu.
Penandatangan komitmen pembayaran kontribusi tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.
Menteri LHK Siti Nurbaya menuturkan hal ini sekaligus merefleksikan bahwa hal-hal yang deliverable, tangible, dan bermanfaat langsung untuk masyarakat menjadi kenyataan dan menjadi catatan kemajuan bagi Indonesia.
Ia mengajak semua pihak terus berupaya menurunkan laju deforestasi dan emisi karbon sebagai langkah mengatasi perubahan iklim.
"Adendum untuk Contribution Agreement (CA) ini merupakan capaian yang sangat besar dan ini didasarkan pada verifikasi untuk penurunan emisi tahun 2017-2018 menuju 2018-2019," ucapnya.
Pada Oktober 2022 Norwegia telah membayarkan dana berbasis kinerja sebesar 56 juta dolar AS atau setara Rp876 miliar kepada Indonesia pada Oktober 2022. Dukungan dana itu sebagai tindak lanjut kerja sama Indonesia dengan Norwegia.
Duta Besar Norwegia Rut Kruger Giverin mengatakan penandatanganan CA merupakan tindak lanjut komitmen Norwegia yang disampaikan pada COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Kontribusi dari Norwegia akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan rencana operasional FOLU Net Sink 2030.
Rut kagum dengan rencana operasional Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sektor hutan dan lahan melalui FOLU Net Sink 2030.
"Rencana operasional itu sangat ambisius dan mengesankan, mencakup semua langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi,” ucapnya.
Lebih lanjut Rut mengungkapkan Indonesia dan negaranya memiliki prioritas yang sama dalam mengendalikan krisis iklim dan alam. Kerja sama bilateral kedua negara telah diperkuat ketika Indonesia dan Norwegia menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2022.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menjelaskan ada lima sektor yang menjadi area dari penggunaan dana kontribusi dari Norwegia.
Pertama, penguatan perlindungan hutan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kedua, investasi, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perhutanan sosial.
Ketiga, konservasi keanekaragaman hayati dan keempat, pengurangan emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut, serta kelima, penguatan penegakan hukum.
Joko menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan emisi dan deforestasi bukan sekedar retorika dan bukan sekedar komitmen di atas kertas, tapi bisa diimplementasikan dan sudah diakui oleh dunia internasional.
