Makassar (ANTARA) - Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah menghadirkan beragam cerita, khususnya kasus kematian petugas penyelenggara adhoc, mulai dari kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), hingga panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Dugaan kematian itu akibat mereka kelelahan, sakit bawaan, dan juga karena mengalami kecelakaan.
Berkaca dari kejadian 5 tahun lalu itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah di kabupaten dan kota, serta forkopimda, bergandeng tangan menghadirkan Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan Petugas Pemilu di TPS.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bentuk komitmennya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan para petugas Pemilu 2024, dengan membentuk Satgas Kesehatan Petugas Pemilu.
Daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional ini, bahkan merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki satgas kesehatan seperti ini. Pembentukan satgas ini sudah hadir di 24 kabupaten dan kota se-Sulsel.
Satgas ini didukung KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, pimpinan instansi vertikal, kepala unit kesehatan milik TNI dan Polri, pimpinan perguruan tinggi, ketua organisasi profesi kesehatan, serta pimpinan rumah sakit milik pemerintah dan swasta.
Pemprov menekankan bahwa kehadiran Satgas Kesehatan Petugas Pemilu 2024 ini sebagai hasil refleksi dari banyaknya petugas penyelenggara pemilu pada 2019.
Pemprov berharap dengan adanya pos pembantu kesehatan di setiap TPS, maka petugas medis bisa segera sigap dan cepat memberikan pertolongan pertama jika ada petugas yang sakit.
Dinas Kesehatan Sulsel berupaya menyiapkan layanan kesehatan pada 26.357 TPS yang ada di daerah itu. Di posko kesehatan nanti akan ada dokter, paramedis, apoteker dan ambulans yang siap memberikan layanan awal.
Di dalam Satgas Kesehatan Petugas Pemilu juga disiapkan tim tenaga kesehatan yang selalu siaga dan bergerak setiap saat. Mereka sigap berjaga di pos kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit kabupaten dan kota untuk menyambut petugas KPPS yang mengalami masalah kesehatan.
Keberadaan tenaga medis di setiap pusat kesehatan itu juga sebagai bentuk antisipasi bila ada petugas KPPS yang membutuhkan perawatan yang lebih lanjut.
Mengenai kebutuhan tenaga kesehatan yang rencananya diterjunkan itu sendiri diperkirakan sebanyak 26 ribu lebih atau disesuaikan dengan jumlah TPS. Tenaga kesehatan ini tak hanya dari Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, tapi juga dari pemkot dan pemkab.
Selain itu juga melibatkan tim medis Polda Sulsel, tim medis Kodam XIV Hasanuddin, tim medis dari TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, termasuk perguruan tinggi dan relawan kesehatan di daerah itu.
Hanya saja jumlah tenaga kesehatan itu tidak bisa dipastikan karena masih tergantung kondisi yang berkembang ke depan. Artinya bisa saja angkanya bertambah, sesuai dengan kondisi atau kebutuhan di lapangan. Sebab apabila diperlukan, maka akan direkrut tenaga kesehatan dari profesi kesehatan ataupun relawan swasta.
Hal ini bisa dilakukan jika mendekati hari pelaksanaan pemilu, ternyata satgas kesehatan mendapatkan banyak masukan atau permintaan untuk penambahan tenaga medis dari berbagai TPS di Sulsel, maka jumlahnya yang dibutuhkan ikut bertambah.
Untuk perekrutan tenaga kesehatan yang akan bergabung dalam Satgas Kesehatan Pemilu 2024, memang lebih diutamakan yang berasal dari keperawatan dan memiliki ilmu dasar kesehatan untuk bisa memberikan layanan atau pemeriksaan awal kepada petugas KPPS di lokasi.
Bukan hanya itu, Dinas Kesehatan Sulsel juga mulai memberikan penyuluhan kesehatan kepada para petugas TPS. Layanan kesehatan juga akan dipersiapkan sebelum dan sesudah pemilihan umum, seperti pemeriksaan tekanan darah dan beberapa pemeriksaan dasar yang dianggap perlu.
Pemerintah provinsi juga memberikan wawasan mengenai antisipasi risiko kesehatan bagi petugas KPPS yang akan menjalankan tugas negara pada pemilu yang dilaksanakan 14 Februari 2024.
Dinkes, melalui Satgas Kesehatan Pemilu 2024 juga menekankan pentingnya memahami tantangan kesehatan yang dihadapi oleh petugas KPPS selama pemilihan guna mencegah terulang kembali kejadian pada Pemilu 2019. Untuk itu dinilai perlu adanya perhatian khusus dalam memitigasi risiko yang mungkin timbul.
Terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan petugas KPPS, seperti kondisi cuaca, kelelahan fisik, dan stres, yang rentan menjadi pemicu risiko kesehatan. Kondisi ini semakin diperparah dengan beratnya beban kerja saat rekapitulasi suara yang biasanya berlangsung hingga larut malam.
Oleh karena itu, Dinkes Sulsel bersama para pemangku kepentingan lain turut memberikan tips-tips kepada petugas KPPS untuk menjaga kesehatan, seperti istirahat yang cukup dan menjaga pola makan. Sementara pada saat hari H atau hari pencoblosan, petugas KPPS juga perlu menjaga asupan nutrisi, minum vitamin dan minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
Satgas Kesehatan Pemilu 2024 juga telah mengantisipasi dan menyusun program pemeliharaan kesehatan, di antaranya penyediaan tim kesehatan pada setiap posko kesehatan, baik di desa, kecamatan, hingga di TPS, termasuk saat penghitungan suara nanti.
KPU Sulawesi Selatan juga mengapresiasi atas dukungan Pemprov Sulsel bersama para pemangku kepentingan yang telah menyiapkan antisipasi berupa penyediaan sarana kesehatan dan petugas kesehatan dalam mengawal pemilu yang aman dan lancar.
KPU setempat juga telah mengingatkan seluruh petugas KPPS agar lebih fokus menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup yang teratur, sehingga kondisinya bisa fit saat hari pencoblosan.
Pemerintah daerah di Sulsel telah menyiapkan semua penyelenggara pemilu senantiasa dalam kondisi sehat. Para petugas pemilu, tentu tidak boleh lengah untuk menjaga kebugaran tubuh guna mendukung suksesnya Pemilu 2024.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Upaya menjaga petugas TPS tetap sehat saat pemilu
