Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Gerindra Sulawesi Selatan La Tinro La Tunrung akan segera berangkat ke DPP melaporkan solidnya Koalisi Merah Putih (KMP) di provinsi ini.
"Saya akan segera ke Jakarta bertemu dengan pengurus DPP untuk melaporkan kesolidan KMP Sulsel. Kita juga akan membahas rencana Pilkada di 11 kabupaten tahun 2015," ujarnya di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan kemenangan KMP di DPR-RI dalam voting yang diperlihatkan oleh para legislator disambut suka cita oleh politisi dan legislator yang tergabung dalam KMP Sulsel.
Meski keputusan itu kemungkinan besar masih akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun koalisi pendukung Prabowo-Hatta di Pilpres lalu ini diyakini tetap solid hingga ke daerah.
Bahkan dia menyatakan jika parpol yang tergabung di KMP ini akan berpeluang besar menguasai 31 provinsi se Indonesia, khususnya 24 kabupaten dan kota se-Sulsel.
Sedangkan partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JKW-JK) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakni; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kesatuan Bangsa (PKB), Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sulit memenangi pemilihan kepala daerah karena memiliki suara minoritas di parlemen.
"Tinggal bagaimana mengaturnya nanti sesuai jumlah kursi di setiap daerah. Misalnya, jumlah kursi Gerindra terbanyak di Soppeng, artinya kader Gerindra harus diprioritaskan untuk posisi calon bupati," jelas La Tinro.
Meski demikian, La Tinro tidak memungkiri jika ada beberapa kader Gerindra di daerah masih kurang menjanjikan untuk diusung di Pilkada.
Untuk itu, dia tetap melihat sisi kelayakan setiap kadernya agar bisa dipertimbangkan diusung.
"Kami juga tidak memaksakan harus diusung sebagai calon bupati. Kalau memang kader Gerindra tidak layak di daerah itu, kenapa harus dipaksakan. Misalnya di Luwu Utara Gerindra unggul tapi kadernya tidak diterima oleh masyarakat, sementara kader PAN yang diterima, kami legawa," terangnya.
La Tinro menambahkan dalam waktu dekat petinggi partai politik di Sulsel akan melakukan pertemuan khusus untuk menyatukan kesamaan menjelang Pilkada 2015 nanti.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel Ariadi Arsal menyatakan, penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang sudah sesuai harapan Koalisi Merah Putih.
Adapun tindaklanjut koalisi ini di sebelas Pilkada, dia menegaskan sesuai arahan pusat Koalisi Merah Putih harus tetap solid hingga di semua daerah.
"Antara pusat dan daerah jelas saling terkait. Jadi apa yang diputuskan pusat, daerah harus ikut. Intinya, ini menguntungkan kami sebagai partai yang ikut mengusung," jelasnya. Agus Setiawan
