Mamuju (ANTARA) - Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melibatkan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulbar dalam pengawasan distribusi pupuk organik dan benih kakao di Kabupaten Polewali Mandar.
Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar Muliadi di Polewali Mandar, Jumat, mengatakan pelibatan pihak Kejati Sulbar itu dalam rangka menjamin proses dan kualitas penyaluran bantuan pemerintah.
"Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov Sulbar dalam mendorong pembangunan sektor perkebunan, khususnya komoditas kakao yang menjadi salah satu andalan daerah," kata Muliadi.
Monitoring, lanjut Muliadi, tidak hanya menyoroti aspek jumlah dan distribusi, tetapi juga memastikan bahwa mutu benih kakao dan pupuk organik yang diterima petani sesuai standar yang telah ditetapkan.
"Pengecekan di lapangan fokus pada kualitas fisik benih kakao maupun kondisi pupuk organik yang disalurkan," ujar Muliadi.
Selain itu, pihaknya turut melakukan dialog bersama kelompok tani penerima manfaat untuk memastikan tidak ada kendala dalam distribusi, sekaligus mendengar masukan terkait kebutuhan petani ke depan.
“Monitoring juga dilakukan untuk melihat kondisi bibit kakao dan pupuk organik di kelompok tani penerima manfaat serta telah sesuai dengan target," kata Muliadi.
Sementara, Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar A Oddang Yakub, menegaskan bahwa kehadiran kejaksaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pendampingan hukum agar pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel serta bebas dari potensi penyimpangan.
"Pendampingan sejak awal sangat penting agar setiap bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata Oddang Yakub.
Sedangkan, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar Faizal Thamrin mengatakan monitoring bersama dengan Kejaksaan Tinggi tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sektor perkebunan secara bersih dan berintegritas.
"Dengan sinergi tersebut, diharapkan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata berupa peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kakao di Sulbar," ujar Faizal Thamrin.
Melalui monitoring terpadu tersebut, Dinas Perkebunan Sulbar bersama Kejati berharap dapat menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih efektif, tepat sasaran serta menjadi model pelaksanaan program pembangunan perkebunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan petani di masa mendatang.
