Pembahasan Ranperda PIP berlangsung alot

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP) untuk membangun rumah sakit kelas B dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sulbar, Kamis, berlangsung alot.

Meski berlangsung alot dan sempat memanas, namun enam dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Sulbar akhirnya menyatakan setuju untuk membahas Ranperda PIP untuk membangun RS tipe B dengan mangandalkan sumber anggaran berasal dari pinjaman pemerintah pusat.

Dari tujuh fraksi, hanya Fraksi Demokrat yang bersikukuh menolak untuk melanjutkan pembahasan Ranperda tersebut. Sementara Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Keummatan, Fraksi Indonesia Hebat dan Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju meski dengan beberapa catatan penting.

Ketua Fraksi Demokrat, Andi Mappangara menjelaskan, pihaknya tetap akan konsisten untuk menolak pembahasan Ranperda PIP tersebut.

Kendati tetap patuh pada kesepakatan paripurna untuk tetap melanjutkan pembahasan Ranperda PIP tersebut, Fraksi Demokrat berkomitmen untuk tetap memperjuangkan agar rencana pembangunan rumah sakit tersebut tidak terwujud sebelum ada penjelasan yang lebih detai dari pemerintah.

"Kita tetap akan berjuang lagi dalam tahapan berikutnya untuk bagaimana Ranperda PIP ini tetap kita konsisten untuk tidak menidaklanjutinya pada paripurna akhirnya nanti. Tetap kita akan berjuang di pembahasan Pansus. Sepanjang pemerintah tidak bisa meyakinkan kita bahwa Ranperda PIP ini lebih banyak meninggalkan akibat buruk dari pada manfaatnya, maka kita akan terus berjuang. Tapi sampai detik ini, kami belum menerima penjelasan yang lebih baik terkait rencana pembangunan rumah sakit dengan meminjam anggaran dari PIP itu," jelas Andi Mappangara.

Andi Mappangarra yang juga mantan anggota DPRD Polewali Mandar itu menambahkan, pada dasarnya pemerintah provinsi mampu membangun rumah sakit kelas B tanpa meminjam anggaran dari PIP. APBD Sulawesi Barat, menurut Mappangara bisa menyelesaikan pembangunan rumah sakit yang digadang-gadang berskala internasional itu.

"Permsalahannya di sini terdapat pada bagaimana pemerintah meminjam uang RP230 Milyar dari PIP. Itu tentu akan membebani pemerintahan selanjutnya. Kita sudah ada hitungan tersendiri, bahwa APBD kita sesungguhnya bisa membiayai rumah sakit tipe B tanpa meminjam uang. Kita sudah ada kalkulasi tersendirinya," tambahnya.

Sebagai ibu kota provinsi, Andi Mappangara bahkan mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan ketersediaan rumah sakit rujukan di Mamuju.

"Akan tetapi, kita mendorong rumah sakit yang ada sekarang regional, kita tingkatkan menjadi rumah sakit tipe B dengan menggunakan APBD kita. Tidak perlu kita meminjam uang. Tidak usah bangun rumah sakit baru lagi. Saya kira itu dasar pemikiran kita sehingga kita konsisten untuk tetap menolak Ranperda ini. Kita akan berjuang terus ini. Kita akan lihat nanti pembahasannya bagaimana. Perjuangan kita ini sampai pada pengambilan keputusan di paripurna terkahir nanti," tutup Andi Mappangara.

Selain Ranperda PIP, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menyodorkan tiga Ranperda lain untuk mendapat persetujuan DPRD yakni Ranperda Pengendalian Uji Mutu Konstruksi, Ranperda Pembentukan Kantor Layanan Barang dan Jasa, dan Ranperda Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Aladin S Mengga membacakan jawaban atas pandangan fraksi atas empat Ranperda yang juga telah diparipurnakan sebelumnya.

Paripurna pun ditutup dengan kesimpulan mayoritas fraksi menerima penjelasan pemerintah atas empat Ranperda yang diajukan.

"Kiranya dalam pembahasan Ranperda di tingkat selanjutnya, eksekutif dan legislatif bisa bekerja secara optimal. Sehingga pembahasan Ranperda berjalan lancar," ujar Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Munandar Wijaya yang memimpin paripurna ini. Agus Setiawan