Makassar (Antara Sulsel) - Dinas Perhubungan Kota Makasaar segera mengantisipasi menyusul adanya rencana unjuk rasa secara besar-besaran yang akan dilakukan para sopir angkutan kota di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu.
"Kami sudah menerima surat pemberitahuan rencana aksi sopir itu dan juga sudah berkoordinasi dengan semua pihak untuk melakukan langkah-langkah antisipasinya," ujar Kepala Dinas Perhubungan Makassar Mario Said di Makassar, Minggu.
Dia mengatakan, beberapa langkah antisipasi dampak aksi mogok angkutan kota itu yakni dengan menerjungkan 100 anggota tim unit reaksi cepatnya (URC) untuk mengkoordinasi penggunaan bus atau truk Polri dan TNI yang mengangkut penumpang.
Mario menyebutkan, Tim URC ini akan ditempatkan di semua titik aksi, hanya saja yang menjadi fokus pengawasan yakni di Kantor Balaikota Makassar, dan Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar.
Mario menjelaskan pengawasan di Kantor Balaikota Makassar sebagai titik prioritas karena aktivitas di pusat perkantoran ini sangat padat dengan tingkat arus lalu lintas kendaraan sekitar 500 unit per jam.
"Di Jalan Ahmad Yani dan Balaikota Makassara itu adalah salah satu pusat kota dan kendaraan yang melintas itu sekitar 500 unit kendaraan dengan hitungan jam. Bahkan biasanya itu sampai 1.000 unit jika ada even di Lapangan Karebosi," ujarnya.
Mario juga mengatakan pihaknya telah mengkomunikasikan kepada pihak Organda mengenai tuntutan para sopir angkot itu, yakni mendesak pemerintah untuk menurunkan kenaikan pajak kendaraan.
Sementara itu Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Muktiono juga langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyiapkan bus angkutan gratis bagi para warga Makassar yang tidak terlayani angkutan umum (pete-pete).
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan adanya permintaan izin berunjuk rasa oleh para sopir angkutan umum yang rencananya dilaksanakan pada Senin (6/2) itu langsung direspon oleh Kapolda Sulsel.
"Pak Kapolda sangat merespon dan juga langsung berkoordinasi dengan Pangdam, Pankoopsau dan Danlantamal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyiapkan bus yang ada dari masing-masing instisusi itu," ujarnya.
Pengerahan armada angkutan alternatif untuk pelayanan warga Makassar itu antara lain masing-masing empat unit bus dan truk dari TNI AU, TNI AD, TNI AL dan Polda Sulsel.
Kendaraan bus dan truk itu akan disebar di empat lokasi di antaranya penempatan dua unit bus dan truk di bawah jalan layang (fly over) perempatan AP Pettarani-Tol Reformasi-Urip Sumoharjo, dua unit di Jl Cenderawasih, dua unit di perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin, dua unit di Pasar Daya dan dua unit di Jalan Pongtiku.
Menurut dia, rencana unjuk rasa massal para sopir pete-pete di Makassar berisi tuntutan antara lain menolak pengoperasian "smart pete-pete" dan busway BLT, dan menolak legalisasi pembangunan halte bus dan angkutan umum online, serta menolak kenaikan masalah STNK dan angkutan umum liar.
"Dalam mengantisipasi rencana aksi massal di Kota Makassar ini sudah terkoordinasi dengan seluruh sopir pete-pete, sehingga Pak Kapolda langsung menyikapinya dengan mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan masyarakat," katanya.
