Penjabat Wali Kota Makassar jelaskan arah kebijakan pembatasan jam malam

Makassar (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menjelaskan arah kebijakan pembatasan jam malam yang dituangkan dalam surat edaran sebagai upaya menekan potensi penularan Coronavirus Disease (COVID-19), mengingat jumlah kasus baru masih tinggi. 

"Tanggapan saya, ini suatu hal di luar ekspektasi kita, karena peningkatan ini. Sebenarnya bayangan kami tidak setinggi ini. Tapi ini suatu gambaran memang efek dari pilkada memberikan sumbangsih luar biasa pada peningkatan kasus COVID," kata Rudy saat ditanya wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin. 

Ia menyebutkan penambahan kasus baru COVID-19 selama beberapa hari terakhir merupakan dampak dari kerumuman warga saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020.

Rudy mengungkapkan bahwa diprediksi titik-titik peningkatan COVID-19 sebelum masa pencoblosan, namun baru diketahui setelah pilkada selesai tiga pekan lalu. 

"Ini sudah berlangsung dua sampai tiga minggu pencoblosan, masih ada kenaikan terus. Makanya kami langsung memperpanjang Surat Edaran, tidak lain untuk menekan potensi-potensi yang bisa menyebabkan peningkatan lebih tinggi lagi," ujarnya. 

Kebijakan memperpanjang pembatasan jam malam itu, kata dia, dimaksudkan agar potensi penularan virus itu bisa ditutup, dan yang positif akibat klaster pilkada bisa berangsur-angsur sembuh, hingga akhirnya terjadi pelandaian kasus positif.

Selain itu, juga dimaksudkan sebagai intervensi pemerintah, mengingat potensi penularan setelah perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 masih belum bisa diprediksi apakah ada kenaikan atau melandai. 

"Potensi akibat Natal dan Tahun Baru yang kita intervensi dengan pembatasan itu tadi. Apakah nanti tidak memberikan sumbangan atau malah bertambah.

"Maka itu saja dijaga terus, sambil kita melakukan swab (tes usap) massal terhadap potensi masyarakat kita. Harapannya positif lebih memperkecil penularan," tambahnya. 

Dampak terhadap usaha kecil

Menanggapi pertanyaan wartawan bahwa kebijakan memperpanjang pembatasan jam malam tersebut akan berdampak pada pedagang kecil, mengingat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjualan di malam hari merugi karena waktu berjualan dibatasi hingga pukul 19.00 Wita, profesor ahli beton itu mengklaim kebijakan tersebut demi kepentingan bersama. 

"Pemerintah kota tidak mungkin menutup mata atas permasalahan yang dihadapi, tapi di satu sisi kesadaran ada pada warga. Keputusan ini adalah kepentingan kita bersama," ucap dia. 

Menurut Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar itu, kebijakan ini sudah sesuai kajian, dan tidak ada pelarangan usaha apa pun. Berbeda dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar atau PSBB maka hanya usaha tertentu bisa buka yang lain dilarang. 

Kepala Dinas Prasarana Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Sulsel ini berpendapat, seharusnya ada kesadaran bersama.

Biasanya pelaku UMKM maupun pedagang kecil waktu operasinya dari pukul 19.00 - 21.00 Wita, namun untuk sementara dipercepat menjadi pukul 17.00 - 19.00 Wita. 

"Karena toh pasar akan tetap mengikuti, yah kan. Mungkin tadinya suka kongkow (nongkrong) jam 9 malam, nanti kongkow jam 6 sore. Itu adalah kesadaran yang kita tuntut. Tanpa kesadaran, maka kita dalam mengambil suatu kebijakan, selalu keselamatan menjadi hal utama, " ujar dia. 

Pihaknya pun menegaskan tidak lagi menempatkan imbauan, karena siapa yang diuntungkan dan siapa dirugikan, sebab ini berbicara soal keselamatan warga kota. Bahwa ada yang rugi (pedagang), itu pasti. Tetapi disini, dituntut kesadaran bersama, rasa empati bersama, ini semua dilakukan demi untuk keselamatan bersama. 

Mengenai wacana pemberlakuan kembali pos-pos di perbatasan, sejalan dengan pemberlakuan jam malam, Rudy mengatakan, pihaknya masih melakukan proses kajian.

Kendati jumlah kasus baru terus meningkat, di sisi lain pemerintah juga terus memikirkan jalan terbaik agar pergerakan ekonomi tetap stabil. 

"Sementara kita kaji, apa nanti pembatasan wilayah apa, perlu apa. Kebijakan yang diambil berbasis pada menekan potensi penularan, tapi di satu sisi memberikan perputaran ekonomi yang terbaik, ini yang kita ambil. Kembali lagi keselamatan paling utama, " ujarnya.