Makassar (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Makassar Sulawesi Selatan melansir belasan orang oknum Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan TNI termasuk pihak yang ikut menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan hasil verifikasi data sementara tim Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
"Dari verifikasi tim di enam kecamatan, tercatat data sementara ada 16 penerima PKH dari PNS dan TNI aktif menerima bantuan sosial PKM (Penerima Keluarga Manfaat)," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Dinas Sosial Makassar Muhyiddin Mustaqiem, di Makassar, Jumat.
Belasan aparat negara tersebut, kata dia, terdata di kantor Dinsos Makassar dengan kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Untuk Provinsi Sulsel terindikasi sekitar seribuan penerima tersebar di 24 kabupaten kota, Provinsi Sulawesi Selatan.
Guna memastikan data tersebut, tim verifikasi di semua kabupaten kota telah diturunkan ke lapangan dan tentunya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.
"Segera kita tarik kartunya bila terbukti digunakan mengambil bantuan bansos dari Kementerian Sosial. Penerima juga dikenakan sanksi dan mengganti bansos yang telah diterima selama ini," ujarnya.
Sejauh ini, tim masih melaksanakan verifikasi data pada sembilan kecamatan dari total 15 kecamatan tersebar di Kota Makassar. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan data serupa, dan tidak menutup kemungkinan jumlah penerima bantuan yang semestinya tidak berhak tersebut bertambah.
Sedangkan jumlah PKM bansos PKH di Makassar tercatat ada enam ribuan warga, dari total 15 ribuan penerima berdasarkan data dari Kemensos melalui surat perintah pembayaran bantuan.
Data sementara, ditemukan dua PKM keluarga ASN menerima PKH di Kecamatan Rappocini, dua di Kecamatan Tamalanrea, ASN dan TNI. Di Kecamatan Mariso, dua ASN, tiga TNI aktif, dan empat penerima memiliki suami TNI aktif.
Selanjutnya, Kecamatan Mamajang dan Tallo masing-masing ditemukan satu PKM yang memiliki suami ASN. Pihaknya terus melakukan verifikasi data agar penerima manfaat bisa kembali tepat sasaran.
Ketua Komisi D DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir saat dikonfirmasi menyangkan masih ada aparat negara menerima bantuan itu, padahal kehidupannya sudah dijamin negara. Ia meminta verifikasi dilakukan secara detail termasuk langkah tegas dari wali kota.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto belum mengetahui persis jumlahnya, karena penerima bantuan langsung dari Kemensos dan ditangani TKSK. Ia pun masih menunggu laporan dari dinas terkait.
"Kalau untuk bansos itu, kan dari Kemensos, datnya saya belum tahu. Karena mendata itu kan TKSK, tapi tetap saya akan cek kembali," katanya.
Sebelumnya, Kemensos melansir sebanyak 31.642 ribu ASN dan TNI aktif dari 34 provinsi menerima bantuan PKH dari pemerintah, dengan rincian 28.965 ASN aktif dan sisanya adalah pensiunan. Untuk Sulsel diperkirakan ada seribuan ASN menerima PKH tersebut.
