Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah melakukan kaji banding terkait upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya Pajak Air Permukaan.
Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin di Makassar, Jumat, mengatakan dipilihnya Sulsel sebagai lokasi kaji banding atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengelolaan Pajak Air Permukaan di daerah ini dinilai sudah berjalan optimal dibandingkan di Kalimantan Tengah yang memiliki potensi pertambangan dan perkebunan yang lebih luas.
"Kami melihat bahwa potensi atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan PAD khususnya di Pajak Air Permukaan ini di Sulawesi Selatan sangat bagus. Kami diminta, disarankan oleh KPK untuk bisa kaji banding disini," ujarnya saat bertemu Pelaksana Harian (Plh) Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Aslam Patonangi.
Nuryakin juga berharap kaji banding yang dilakukan di Sulsel bisa diterapkan di Kalimantan Tengah. Khususnya berkaitan dengan Pajak Air Permukaan demi kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
Sementara itu, Plh Sekda Sulsel Andi Aslam Patonangi mengungkapkan pertemuannya dengan Sekda Kalimantan Tengah untuk berbagi pengalaman dalam rangka optimalisasi kinerja bidang PAD.
"Apa yang menjadi praktik terbaik, mudah-mudahan bisa diadopsi oleh mereka dan praktik terbaik mereka juga kita bisa ambil dan kita terapkan di Sulawesi Selatan. Jadi kita tukar menukar pengalaman," ujarnya usai pertemuan.
Andi Aslam mengatakan pertemuan itu juga membicarakan peluang-peluang pengelolaan komoditas yang bisa dikerjasamakan antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Apalagi, kerja sama antardaerah ini semakin dibutuhkan dalam rangka pemulihan ekonomi, dan dalam rangka mengatasi gejolak inflasi yang harus diantisipasi bersama.
Berita Terkait
DPRD Wajo lakukan kaji banding tata kelola sektor perkebunan di Sulbar
Sabtu, 27 April 2024 19:26 Wib
DKPP masih pelajari hasil sidang kode etik KPU Pangkep
Sabtu, 9 Maret 2024 0:57 Wib
DPMPTSP dan Dispar Sulbar kaji potensi investasi sektor pariwisata
Selasa, 27 Februari 2024 6:23 Wib
Polda Sulsel kaji penutupan poros Maros-Bone di Camba
Minggu, 7 Januari 2024 5:52 Wib
Bawaslu Sulsel kaji dugaan caleg kampanye di rumah ibadah
Jumat, 15 Desember 2023 5:22 Wib
Bawaslu sedang kaji dugaan pelanggaran kebocoran data DPT Pemilu 2024
Sabtu, 2 Desember 2023 14:40 Wib
Pemerintah Majene kaji pengembangan kelapa dalam melalui TTG
Minggu, 19 November 2023 12:15 Wib
Pemkot Makassar akan melakukan kajian dokumen WKOPP Untia
Rabu, 25 Oktober 2023 0:51 Wib