Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berupaya meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kerja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui aplikasi Pengendalian Kedinasan dalam WFA atau Fleksi.
"Aplikasi Fleksi dirancang untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai yang bekerja dari lokasi yang berbeda," kata Kepada Bidang e-Kinerja BKD Sulbar Muhammad Nur, pada sosialisasi aplikasi Fleksi, di Mamuju, Sabtu.
Sosialisasi yang diikuti seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar tersebut dilaksanakan secara daring melalui platform zoom meeting dari ruang rapat BKD Sulbar.
"Sosialisasi ini sebagai langkah persiapan pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) yang akan dimulai pada 24 Maret 2025," ujar Muhammad Nur.
Pada sosialisasi tersebut, perwakilan dari Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar juga turut memberikan penjelasan secara rinci fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Fleksi serta tata cara penggunaannya.
"Dengan aplikasi ini, diharapkan produktivitas dan disiplin pegawai tetap terjaga meskipun tidak berada di kantor," ujar Muhammad Nur.
Sementara, Kepala BKD Sulbar Bujaeramy Hassan menyatakan, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu langkah yang diambil kata Bujaeramy adalah dengan menerapkan sistem kerja WFA.
"Untuk mendukung implementasi WFA, aplikasi Fleksi yang akan menjadi alat bantu bagi para ASN dalam melaksanakan tugas mereka secara fleksibel," terang Bujaeramy.
Bujaeramy juga menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan WFA, sehingga aplikasi Fleksi akan membantu BKD dalam memantau kinerja ASN.
"Sehingga dapat memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu," katanya.
Ia juga berharap melalui sosialisasi itu seluruh ASN di Pemprov Sulbar dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi Fleksi dengan optimal.
"Penerapan WFA diharapkan dapat meningkatkan serta mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi dalam pelayanan publik," kata Bujaeramy.
