Jakarta (ANTARA) - Hubungan pendidikan di sekolah dan politik kembali didiskusikan. Para pendidik di Tanah Air secara umum memiliki persepsi yang sama bahwa sekolah harus dipisahkan dari politik.
Secara spesifik politik yang dimaksud adalah percaturan politik yang sedang berlangsung dalam memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan. Orde Baru memberi istilah yang khas, yakni politik praktis.
Pendidik umumnya tak setuju jika siswa dipengaruhi dalam kontes pemilihan umum untuk memilih calon presiden atau calon wakil rakyat tertentu. Persepsi semacam ini juga ditegaskan kembali oleh Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Saefuddin dalam forum Pengkajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Kesepakatan bahwa politik praktis harus dijauhkan dari sekolah tentu tak terbantahkan lagi. Namun jangan sampai kesepakatan itu juga menafikan kebutuhan tentang perlunya memberikan pencerahan kepada anak didik dalam memahami makna kepemimpinan politik.
Artinya, politik sebagai subjek pemelajaran di sekolah tetaplah diperlukan. Sejak dini alangkah eloknya jika siswa mempunyai pemahaman tentang apa itu pemimpin politik yang ideal, yang punya integritas, sikap inklusif alias toleran dan adil.
Sebagai misal, dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, perlu ada bab atau topik yang mengupas tentang tokoh politik yang dikenang sebagai tokoh yang memiliki nilai-nilai ideal itu ketika berjuang di lapangan politik.
Pemilihan tokoh politik yang dijadikan subjek pembahasan tentu harus yang sesuai dengan nilai-nilai yang hendak ditonjolkan. Untuk menonjolkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, Bung Karno bisa dijadikan subjek diskusi. Untuk mengupas karakter tokoh politik yang bersih dari korupsi, pendidik dapat mengambil sampel pada diri Bung Hatta.
Pada tahapan atau jenjang pendidikan manakah pembahasan tokoh politik itu dapat dimulai? Untuk jenjang sekolah dasar agaknya terlalu dini. Untuk jenjang pendidikan menengah pertama barangkali lebih tepat. Agaknya tak sulit bagi siswa untuk diajak memahami niai-nilai kebaikan seorang tokoh politik.
Mengapa siswa perlu diberi pemahaman politik, setidaknya nilai-nilai kepemimpinan politik? Sebab pemahaman yang diperoleh sejak dini akan menjadi landasan bagi siswa untuk memahami realitas perpolitikan di masa depan.
Warga negara yang melek politik tentu sangat dibutuhkan oleh demokrasi yang mantap dan fungsional. Apa makna melek politik? Hal ini menyangkut kesanggupan menilai mana pemimpin yang cuma mengobral janji dan pemimpin yang realistis dalam mewujudkan program-program politik yang disampaikan ke publik.
Fakta bahwa masih banyak politikus korup yang dipilih kembali oleh banyak pendukung sehingga lolos menjadi wakil rakyat kembali mencerminkan bahwa masih banyak orang yang kurang melek politik.
Sampai sekarang masih banyak orang dewasa yang belum memahami hubungan antara politik uang dan kerusakan yang ditimbulkan oleh politikus pelaku politik uang itu. Ini bisa diduga bahwa mereka ketika di bangku sekolah tak memperoleh pemahaman yang benar tentang proses politik yang ideal dalam sebuah negara demokrasi.
Apa yang terjadi saat ini boleh jadi masih terkait dengan residu era otoritarian pra-reformasi ketika politik uang dan manipulasi berdemokrasi masih begitu masif.
Ihwal perlunya sekolah mengajarkan materi politik, praktisi pendidikan Anita Lie pernah mengupas tentang bagaimana sekolah-sekolah di sejumlah negara maju di Eropa menjadikan politik sebagai bahan diskusi di kelas.
Bila pembahasan nilai-nilai kepemimpinan politik bisa dimulai diajarkan di jenjang sekolah menengah pertama, pembahasan yang lebih lanjut misalnya tentang rasionalitas dalam memilih pemimpin politik bisa diajarkan di jenjang pendidikan menengah atas.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang rasional dalam menyikapi peristiwa-peristiwa politik. Artinya, sejak duduk di bangku sekolah, siswa sudah diperkenalkan bagaimana memilih dengan akal sehat terhadap pemimpin politik yang ideal.
Di sini siswa mulai diajak berpikir rasional bahwa pemimpin politik yang terbaik dalam kapasitasnya membangun negeri/wilayah/kotalah yang layak dipilih. Kesamaan etnis, ras, agama dalam selera primordial tak layak digunakan sebagai patokan memilih pemimpin politik.
Jika sejak awal siswa sudah mengetahui bahwa seorang Muslim bisa menjadi wali kota di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen atau sebaliknya, modal untuk berdemokrasi yang sehat di masa depan semakin kuat.
Minimnya pemahaman tentang proses politik yang ideal yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat adil dan makmur lewat sistem demokrasi jelas membahayakan masa depan bangsa.
Beberapa pemimpin politik saat ini, baik yang di tataran nasional maupun regional dan lokal, yang memperlihatkan prestasi nyata lewat terobosan-terobosan yang mereka lakukan dalam membangun negara/wilayah dan menyejahterakan warga layak diabadikan dalam catatan sejarah politik yang bisa dijadikan materi pemelajaran politik di sekolah kelak, terutama ketika para pemimpin itu sudah merampungkan darma bakti mereka.
Mengajarkan materi politik di sekolah saat ini mungkin tak mudah direalisasikan. Pertama-tama belum ada kurikulum yang menjadi dasar pengajaran itu. Kedua, perlu pelatihan khusus buat guru yang sanggup melepaskan pandangan politik pribadinya untuk secara ilmiah bebas nilai mengajarkan materi yang menuntut ketidakberpihakan. Ketiga, perlu ada kemauan politik dari para legislator yang duduk di komisi pendidikan di parlemen untuk memberikan peluang bagi pengajaran yang memuat aspek politik di sekolah.
Dengan demikian, pemisahan pendidikan dan politik praktis di sekolah tidak dengan serta-merta menafikan perlunya siswa diberi pemahaman tentang nilai-nilai politik, yang semua ini akan menjadi bekal para siswa menghadapi dunia politik riil di masa depan.
