Bulukumba, Sulsel (ANTARA News) - Warga dari dua desa di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, melakukan demonstrasi untuk menghentikan proyek pekerjaan rehabilitasi irigasi di Desa Bontonyeleng, Selasa.
Penyebabnya karena saluran irigasi sempit dan kualitas bangunan rendah sehingga sawah di dua desa tersebut tidak terairi maksimal.
Ratusan warga tersebut berasal dari Desa Bontonyeleng dan Desa Palambarae melakukan aksi di Kantor Desa setempat dengan melakukan penghentian pekerjaan proyek tersebut.
"Kami protes sawah kami kekurangan air gara-gara pembangunan itu terlalu sempit. PSDA harus bertanggung jawab dan menjelasakan hal itu kepada masyarakat," terang Wakil Ketua GPT3A, Syahruddin Bacuni, kepada sejumlah anggota dewan yang hadir ditempat itu.
Sejumlah kepala dusun yang hadir bersama ratusan warga lainnya di dua desa itu telah menghentikan proses pekerjaan saluran irigasi yang mengairi areal sawah 1.096 hektare.
Dihentikan pekerjaan tersebut beralasan karena tidak mampunya saluran irigasi yang direhab itu mengairi sawah warga tani di daerah itu.
Syahruddin mengungkapkan, rehabilitasi saluran irigasi tersebut dengan tinggi 1,2 meter, lebar 1,8 meter dan volume air 60 centimeter, sementara keinginan warga tani 2,4 meter dengan lebar 4,7 meter, dan kemiringan 1,7 meter. Sedangkan panjang pengerjaan irigasi tersebut 3.327 meter.
Anggota dewan yang menerima aspirasi di tempat itu, Baso Mauragawali sempat meredam emosi warga dan berjanji akan memfasilitasi warga yang protes agar mereka tidak melakukan tindakan anarkis pada pihak pekerja.
"Kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat kami akan fasilitasi persoalan ini dengan memanggil pihak PSDA untuk menjelaskan. Dan mengidentifikasi siapa pelaksananya karena papan pekerjaan tidak ditempel atau dipublikasikan," ujarnya.
Andi Baso mengungkapkan, program rehab irigasi Bontonyeleng itu didanai APBD-P Provinsi Sulsel sebesar Rp2,7 miliar dengan panjang 3.327 meter.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bulukumba, Harun saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihak warga tidak memahami program bantuan bank dunia pada rehabilitasi irigasi itu karena dikerjakan oleh Provinsi, diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi (APBD-P) dan telah sesuai petunjuk. Kurang sosialisasinya ke warga sehingga tidak memahami bestek.
"Kalau itu keinginan warga yang dipersoalakan, kami akan evaluasi, tapi prosesnya membutuhkan waktu lama. Saya minta warga jangan melakukan tindakan anarkis dengan menyendera mobil pekerja, semua ada solusinya agar berjalan dengan baik," ucapnya. (T.KR-HK/F003)
Berita Terkait
Kepala Bappenas meresmikan proyek Agrivoltaic
Senin, 2 Desember 2024 10:10 Wib
KPK menahan tiga tersangka korupsi proyek pekerjaan jalur kereta
Kamis, 28 November 2024 23:10 Wib
Tiga mantan pejabat Kemenhub divonis 5 hingga 7 tahun penjara pada kasus KAI
Senin, 25 November 2024 20:14 Wib
KPK : Sahbirin Noor kehilangan kesempatan membela diri jika mangkir panggilan penyidik
Kamis, 21 November 2024 6:59 Wib
KPK: Larangan keluar negeri bagi Sahbirin Noor masih berlaku
Minggu, 17 November 2024 20:53 Wib
KPK terus menelusuri aliran uang korupsi jalur kereta ke pejabat BPK
Sabtu, 16 November 2024 15:33 Wib
KPK dalami fee pengaturan lelang proyek di DJKA Kemenhub
Selasa, 12 November 2024 15:29 Wib
KPK: Sahbirin Noor tak akan jadi Harun Masiku jilid II
Kamis, 7 November 2024 14:43 Wib