Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengenang sosok Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie sebagai pemersatu antara pemerintah dan umat Islam.
"Alhamdulillah dulu ketika para intelektual Islam seperti BJ Habibie dan kawan-kawan mencoba mengumpulkan intelektual cendekiawan RI agar tetap dengan pemerintah dan sejak itu ICMI berkiprah," kata Riza Patria saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Minggu.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini menyebutkan nama Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pertama tersebut sebagai sosok yang berjasa bagi umat Islam di Tanah Air.
Diketahui, ICMI lahir saat BJ Habibie masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada era Presiden Soeharto.
Kala itu BJ Habibie dianggap sebagai tokoh yang mampu mengubah paradigma umat Islam khususnya yang berhubungan dengan pemerintah.
Menurut Riza, ICMI tidak hanya mendekatkan umat Islam dengan pemerintah namun sekaligus membangun bangsa dan negara dengan cara terus memberikan kontribusi terbaiknya.
Selain itu, Riza menuturkan dulunya umat Islam dengan pemerintah sempat terjadi kerenggangan sehingga terasa jauh untuk membangun hubungan.
Ia berharap ke depannya para pengurus ICMI bisa membangkitkan kembali masa kejayaan organisasi tersebut.
Karena, Riza mencontohkan sudah banyak produk yang dihasilkan oleh ICMI mulai dari Bank Muamalat, Dompet Dhuafa, dan lainnya.
Ke depannya, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin beserta jajarannya untuk membuat dampak yang lebih baik di wilayahnya.
Salah satunya dengan menguatkan ekonomi umat Islam melalui UMKM yang dibahas pada Musyawarah Daerah (Musda) ICMI 2022 di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Minggu ini.
"Kita kumpulkan seluruh elemen bangsa ini yang punya perhatian. Kita bersama pak Wali Kota akan membangun dan membantu masyarakat di wilayah Jakarta Selatan," tuturnya.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BJ Habibie dikenang sebagai pemersatu pemerintah dan umat Islam