Bapenda di Sulsel susun strategi Opsen dorong penerimaan pajak

Makassar (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bapenda kabupaten kota menyusun langkah dan strategi pelaksanaan peningkatan Opsen pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB.

"Penyusunan Opsen ini adalah komitmen kita bersama dalam peningkatan pendapatan daerah khususnya dari Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen MBLB," kata Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh di Makassar, Jumat.

Opsen merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang efektif berlaku mulai Januari 2025 di seluruh Sulsel. Strategi pelaksanaan Opsen ini dibahas pada pertemuan Pertemuan Tingkat Tinggi oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulsel bertema rencana implementasi tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) optimalisasi pemungutan opsen pajak dan pajak lainnya.

Reza Faizal yang juga menjabat Sekretaris TP2DD Pemprov Sulsel menjelaskan, HLM TP2DD Se-Sulsel 2024 merupakan forum diskusi dan sekaligus untuk merancang strategi peningkatan transaksi digital khususnya pajak dan retribusi daerah.

Sebab sebelumnya Pemda di seluruh Sulsel telah melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, pada Agustus 2023 lalu.

Selain itu, sebagai tindaklanjut MoU tersebut, pada 19 April 2024 dilaksanakan penandatanganan PKS tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan Pajak Daerah lainnya antara Bapenda Sulsel bersama Bapenda, BPKPD kabupaten kota di seluruh Sulsel di Hotel Arya Duta, Bali.

"Digitalisasi telah membuka peluang baru termasuk dalam sistem pembayaran. Dengan adanya sistem pembayaran digital, kita dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan, termasuk layanan Pemerintah yang menjadi lebih efisien dan efektif, ujar Reza.

Menurut dia, pembayaran digital akan membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui pengelolaan keuangan yang lebih terintegrasi dan transparan, sehingga pengelolaan keuangan lebih akuntabel.

Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat dengan mudah mengakses dan mengelola data-data keuangan secara akurat sehingga membantu perencanaan dan pengelolaan keuangan lebih baik.

Pada kesempatan itu dilaksanakan Capacity Building TP2DD yakni asistensi untuk mencantumkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau IETPD semester I tahun 2024.

Reza berharap Pemda di Sulsel melakukan Langkah percepatan dan perluasan digitalisasi daerah selama Januari hingga pertengahan tahun 2024 agar kinerja IETPD Pemda se-Sulsel tidak menurun.

"Terima kasih kepada TP2DD Kabupaten Selayar telah menyelenggarakan HLM melibatkan TP2DD Provinsi. Semoga semakin banyak pemda proaktif melakukan kegiatan yang sama. Melaksanakan HLM dan CB TP2DD tidak harus menambah angaran, silahkan menggunakan kegiatan yang ada," katanya menambahkan.

Kegiatan tersebut di buka Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel Andi Darmawan Bintang, dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel Ricky Satria, Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suwandi, Asisten Administrasi Pemprov Sulsel selaku Wakil Ketua Harian TP2DD Sulsel Tautoto TR serta Bapenda/BPKPD kabupaten kota se-Sulsel.