Mamuju (ANTARA) - Penjabat Bupati Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mamuju menindak aparatur sipil negara (ASN) yang berpolitik.
"Potensi PNS bermain politik di Pilkada Mamuju mesti dicegah dengan pengawasan," kata Penjabat Bupati Mamuju Wahab Hasan Sulur, di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, Bawaslu adalah pihak yang berwenang mengawasi pilkada di Mamuju, sehingga Bawaslu diminta dapat memantau secara maksimal akan potensi-potensi kerawanan tersebut.
"Bawaslu diminta menindak tegas setiap pelanggaran Pilkada Mamuju termasuk ketika PNS bermain politik," katanya pula.
Dia mengatakan, selama menjadi Penjabat Bupati Mamuju, pihaknya akan selalu melakukan koordinasi dengan KPU Mamuju, Bawaslu Mamuju, dan khususnya Forkopimda Kabupaten Mamuju.
"Pesan Gubernur Sulbar demi sukses dan lancarnya pelaksanaan pilkada akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan Forkopimda Kabupaten Mamuju," ujarnya.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar berharap Penjabat Bupati Mamuju dapat membangun sinergi dengan seluruh pihak untuk menyukseskan Pilkada Mamuju.pada 9 Desember 2020.
Selain itu, Gubernur meminta agar netralitas ASN dalam pilkada dijaga, dan berharap masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah di Mamuju dalam melaksanakan pembangunan.
